Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya berhasil menghemat anggaran negara sekitar US$18 miliar atau sekitar Rp303,14 triliun dalam beberapa bulan pertama masa kepemimpinannya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Business Summit US–Asean di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Kamis (19/2/2026).
Menurut Prabowo, penghematan tersebut berasal dari pemangkasan inefisiensi dan pembatalan proyek-proyek yang dinilai tidak produktif. Dia menilai langkah ini sejalan dengan upaya efisiensi birokrasi yang juga menjadi perhatian sejumlah negara lain.
“Saya merasa menjadi salah satu Presiden Indonesia yang dalam tiga bulan pertama pemerintahannya berhasil menghemat US$18 miliar secara tunai,” ujarnya.
Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu langkah efisiensi dilakukan dengan mengurangi pengeluaran untuk kegiatan seremonial di instansi pemerintah. Dia menilai tradisi perayaan hari ulang tahun lembaga dan daerah sering menghabiskan anggaran besar tanpa dampak langsung bagi masyarakat.
Dia meminta perayaan dilakukan secara sederhana di lingkungan kantor, misalnya dengan makan siang bersama, guna menjaga rasionalitas penggunaan anggaran.
Baca Juga
- Prabowo Bahas Tambang Ilegal di Amerika, Ini Isi Pembicaraannya
- Kelakar Prabowo Sebut Sisi Negatif Politisi dalam Gala Iftar Forum Bisnis AS
- Daftar Pengusaha yang Ikut Prabowo ke AS: Bos Pertamina hingga Presdir Freeport
Selain itu, pemerintah juga memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai miliaran dolar. Prabowo menyoroti praktik studi banding ke luar negeri yang dinilai tidak efektif dan tidak relevan dengan kebutuhan Indonesia.
Kepala negara pun mencontohkan kunjungan tim studi banding ke Australia untuk mempelajari pengentasan kemiskinan, yang menurutnya tidak tepat mengingat negara tersebut termasuk salah satu negara terkaya di dunia. Ia juga menyinggung kunjungan ke Jepang pada masa libur Natal yang membuat agenda diskusi tidak berjalan optimal.
Prabowo mengakui kebijakan efisiensi tidak mudah diterapkan. Dia menyebut sempat muncul demonstrasi yang menentang langkah tersebut, yang menurutnya menjadi fenomena tidak lazim.
“Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah dunia ada demonstrasi yang menentang efisiensi pemerintah,” katanya.
Kendati demikian, dia menegaskan komitmennya untuk terus memangkas pemborosan demi menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menilai investor tidak akan masuk ke negara dengan ketidakpastian dan lemahnya penegakan hukum.
“Menurut pendapat saya sebagai orang yang juga pernah menjadi investor asing di negara ini tidak ada yang mau masuk ke dalam ekonomi yang penuh ketidakpastian, atau yang tidak memiliki kepercayaan pada proses hukum dan penegakan hukum. Ini adalah salah satu hal terpenting,” tuturnya.
Di sisi lain, Presiden Ke-8 RI itu juga menyoroti perubahan pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di era digital. Dia mengaku sering menerima pesan langsung dari warga, termasuk anak-anak desa yang menyampaikan kondisi infrastruktur di daerah mereka.
Pernyataan tersebut menegaskan fokus pemerintahan Prabowo pada efisiensi anggaran, tata kelola yang rasional, serta respons cepat terhadap kebutuhan rakyat sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik dan daya tarik investasi.
Prabowo menilai akses informasi yang makin terbuka menuntut pemerintah untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat agar kehadiran negara benar-benar dirasakan.
“Kami harus bereaksi cepat agar mereka merasa bahwa pemerintah pusat dan Presiden mereka mendengarkan dan bertindak,” tandas Prabowo.
