Depok (ANTARA) - Guru besar tetap dalam bidang pelembagaan politik FISIP Universitas Indonesia, Profesor Aditya Perdana, menawarkan empat agenda utama reformasi untuk menahan democracy fatigue atau kelelahan demokrasi
Democracy fatigue atau kelelahan demokrasi, ketika publik mulai bersikap pasif dan menerima penurunan kualitas demokrasi selama stabilitas terjaga.
"Empat agenda reformasi utama, yakni reformasi internal partai politik, termasuk transparansi keuangan, demokrasi internal, serta sistem rekrutmen berbasis merit dan audit independen," kata dia, di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis.
Berikutnya reformasi pembiayaan politik, melalui transparansi dana kampanye secara real-time, pembatasan sumber dana korporasi, serta sanksi tegas bagi pelanggar.
Penguatan penegakan hukum pemilu, dengan regulasi yang lebih sederhana, proses cepat dan pasti, serta integrasi penanganan pelanggaran etik dan pidana.
Penguatan ekosistem integritas, melalui kolaborasi penyelenggara pemilu dengan Civil Society Organization (CSO), media independen, dan komunitas akademik.
Ia juga menegaskan, revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik perlu dilakukan secara simultan untuk mengubah insentif kelembagaan yang selama ini mendorong praktik oligarkis dan politik biaya tinggi.
Dalam konteks demokrasi yang tertekan, dia juga menekankan pentingnya peran aktor non-negara seperti akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Mereka, menurutnya, memiliki tiga peran kunci: menyediakan bukti empiris, menjaga standar integritas publik, dan memperluas imajinasi kebijakan.
“Deliberasi bukan hambatan, melainkan mekanisme koreksi dalam demokrasi. Kritik yang presisi dan berbasis data justru memperkuat legitimasi pemerintahan,” ujarnya.
Ia menyerukan agar demokrasi Indonesia tidak dibiarkan berjalan tanpa penyangga institusional yang kuat.
Tanpa reformasi struktural, prosedur demokrasi dikhawatirkan hanya menjadi ritual legitimasi, bukan mekanisme kedaulatan rakyat yang substantif.
Democracy fatigue atau kelelahan demokrasi, ketika publik mulai bersikap pasif dan menerima penurunan kualitas demokrasi selama stabilitas terjaga.
"Empat agenda reformasi utama, yakni reformasi internal partai politik, termasuk transparansi keuangan, demokrasi internal, serta sistem rekrutmen berbasis merit dan audit independen," kata dia, di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis.
Berikutnya reformasi pembiayaan politik, melalui transparansi dana kampanye secara real-time, pembatasan sumber dana korporasi, serta sanksi tegas bagi pelanggar.
Penguatan penegakan hukum pemilu, dengan regulasi yang lebih sederhana, proses cepat dan pasti, serta integrasi penanganan pelanggaran etik dan pidana.
Penguatan ekosistem integritas, melalui kolaborasi penyelenggara pemilu dengan Civil Society Organization (CSO), media independen, dan komunitas akademik.
Ia juga menegaskan, revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik perlu dilakukan secara simultan untuk mengubah insentif kelembagaan yang selama ini mendorong praktik oligarkis dan politik biaya tinggi.
Dalam konteks demokrasi yang tertekan, dia juga menekankan pentingnya peran aktor non-negara seperti akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Mereka, menurutnya, memiliki tiga peran kunci: menyediakan bukti empiris, menjaga standar integritas publik, dan memperluas imajinasi kebijakan.
“Deliberasi bukan hambatan, melainkan mekanisme koreksi dalam demokrasi. Kritik yang presisi dan berbasis data justru memperkuat legitimasi pemerintahan,” ujarnya.
Ia menyerukan agar demokrasi Indonesia tidak dibiarkan berjalan tanpa penyangga institusional yang kuat.
Tanpa reformasi struktural, prosedur demokrasi dikhawatirkan hanya menjadi ritual legitimasi, bukan mekanisme kedaulatan rakyat yang substantif.
