VIVA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyinggung proyek normalisasi sungai, tata ruang, hingga transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, merespons persoalan banjir yang terjadi di wilayah tersebut.
Dalam kegiatan safari Ramadhan 1447 Hijriah di Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu, 22 Februari 2026, malam, pria yang akrab disapa KDM itu menyoroti tajam terhadap persoalan banjir dan pengelolaan APBD setempat.
"Kalau proyek jalan ketahuan. Ngeruk sungai, emang lo mau turun? Berapa nih ngeruk sungainya? Panjang 3 kilometer, kedalaman 5 kilometer. Gimana ukurnya? Lo nyemplung aja" kata Dedi Mulyadi
KDM juga menilai alih fungsi lahan menjadi faktor utama banjir berulang di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, sawah, rawa, hingga setu yang seharusnya menjadi kawasan resapan air justru berubah menjadi permukiman. "Rawa diuruk, setu diuruk, bikin rumah. Tata ruangnya diizinkan, pemerintahnya mengizinkan. Giliran banjir, Pak Dedi," ujarnya
Ia menambahkan, upaya normalisasi sungai kerap terkendala penolakan karena bantaran sungai sudah dikuasai. Kondisi tersebut, menurutnya, memperparah risiko banjir. "Banjir, kagak mau sungainya dinormalisasi. Banjir kagak mau, hutan ditebangin. Hutan berubah jadi permukiman. Ya pasti banjir takdirnya," tegasnya.
Di sela kegiatan, Dedi memanggil Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, untuk memaparkan postur APBD Kabupaten Bekasi 2026. Asep menyebut total APBD mencapai Rp7,7 triliun, dengan alokasi pembangunan jalan disebut sebesar Rp1,2 triliun.
Dedi sempat merespons angka tersebut dengan nada ragu. "Perasaan kagak deh," ucapnya. Namun ia menyatakan, apabila anggaran itu benar-benar tersedia sesuai nominal, maka seharusnya dapat dimaksimalkan untuk pembangunan dalam satu tahun anggaran.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 21 Februari 2026, pendapatan daerah Kabupaten Bekasi tercatat Rp7,280 triliun yang bersumber dari PAD, pajak dan retribusi daerah, transfer pemerintah pusat, serta pendapatan lainnya. Hingga saat ini, realisasi pendapatan baru mencapai Rp352,68 miliar atau 4,84 persen.
Sementara itu, total belanja daerah sebesar Rp7,703 triliun, dengan belanja pegawai mendominasi Rp3,563 triliun. Adapun realisasi belanja baru Rp108,43 miliar atau 1,41 persen dari total anggaran.
