JAKARTA, FAJAR – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Kedatangannya bertujuan memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi ke Taklalar, Sulsel.
Fasilitas tersebut ia gunakan saat meresmikan gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Minggu(15/2/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi seorang pejabat negara.
Nasaruddin menjelaskan bahwa dia memang sudah sering berkonsultasi dengan KPK. Ia bahkan pernah menyerahkan pemberian yang diduga terkait penyelenggaraan haji.
Komitmen tersebut terus ia jaga dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri. “Saya datang ke sini untuk menyampaikan hal itu,” tegas Nasaruddin, Senin (23/2/2026).
Pertemuan antara Menag dan pihak KPK berlangsung dengan sangat lancar. Menag mengapresiasi KPK yang telah memberinya ruang untuk memberikan penjelasan.
Ia berharap tindakan ini bisa menjadi teladan bagi internal Kementerian Agama. Pencegahan gratifikasi harus menjadi prioritas utama bagi seluruh penyelenggara negara.
“Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman lain,” ujar Menag Nasaruddin. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung gerakan sosialisasi dari pihak KPK.
Integritas penyelenggara negara sangat bergantung pada kejujuran dalam setiap pelaporan. Kesadaran mandiri merupakan kunci utama dalam memberantas praktik korupsi.
Ia juga menekankan pentingnya melaporkan setiap penerimaan yang bersifat syubhat. Penyelenggara negara tidak perlu merasa khawatir untuk berterus terang kepada KPK.
“Laporkan apa adanya, kita jangan khawatir,” ajak Menag di kantor KPK. Hal ini dianggap sebagai mitigasi dini terhadap potensi konflik kepentingan.
KPK Beri Apresiasi
Jubir KPK, Budi Prasetyo, memberikan apresiasi atas inisiatif murni sang Menteri. Menurutnya, pelaporan mandiri ini adalah teladan positif bagi seluruh pejabat publik.
Tindakan Nasaruddin dianggap sebagai langkah mitigasi awal yang sangat baik. “Kita lakukan pencegahan khususnya terkait konflik kepentingan,” kata Budi.
Budi menggarisbawahi komitmen kuat seorang menteri dalam upaya pemberantasan korupsi. Pelaporan gratifikasi sejak awal menunjukkan integritas tinggi dari seorang pemimpin lembaga.
Hal ini diharapkan menular ke seluruh jajaran ASN di seluruh Indonesia. Edukasi kepada masyarakat dan pihak swasta juga menjadi poin penting.
KPK mengimbau pihak swasta agar tidak memberikan hadiah kepada aparatur sipil. Tindakan Menag Nasaruddin diharapkan memperkuat sistem pencegahan korupsi secara nasional.
Semua pihak harus bersinergi demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Langkah ini menjadi catatan positif dalam sejarah kepemimpinan Kementerian Agama. (*)
