JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu bersujud di pengujung saat dia memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dalam forum ini, Amizaro ditunjuk oleh kepala daerah lain sebagai koordinator 30 daerah tertinggal yang diumumkan Kemendes PDT.
Momen itu bermula ketika Amizaro memaparkan gambaran umum kondisi daerah tertinggal di Kabupaten Nias Utara.
Ia menyatakan, kondisi Nias Utara tidak jauh berbeda dengan sejumlah daerah di Tanah Papua yang juga masuk kategori daerah tertinggal.
Baca juga: Bupati Nias Utara Sebut MBG bagai Emas untuk Daerah Tertinggal
“Sehingga terima kasih semuanya. Pak Menteri, Pak Gubernur, dan Bapak-Ibu semuanya, kami ini sudah capek miskin. Capek miskin kami,” kata Amizaro, dalam forum tersebut, Rabu.
Di depan Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan pejabat kementerian/lembaga lainnya, Amizaro menyoroti ketimpangan pembangunan setelah 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
“Kemerdekaan Indonesia 80 tahun, sesungguhnya tidak akan berbicara masalah listrik. Jengkol (daerah) kami ini masih berjuang bagaimana ada listrik,” ujar dia.
“Kalau jengkol kepala daerah yang ada di Jawa ini (berbicara) bagaimana pengembangan AI (Artificial Intelligence), mal, jalan tol, dan lain sebagainya, kami masih berbicara mengenai rumah tidak layak huni, masih berbicara mengenai listrik, internet. Inilah beda kami, Pak,” sambung dia.
Amizaro pun kembali menegaskan bahwa dia dan 29 kepala daerah lain yang wilayahnya masuk kategori daerah tertinggal telah lelah miskin.
Baca juga: Bupati Nias Utara: Hampir Tak Ada Nilainya 30 Daerah 3T di Program Kementerian/Lembaga
Dia memohon kepada pemerintah pusat untuk memperhatikannya.
“Sehingga kami Pak, mohon. Ya. Kami sudah capek miskin. Kami mewakili kawan-kawan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)...,” ujar Amizaro, yang langsung sujud di samping podium berkeliar cokelat.
Sebagai bupati, ia mengaku merasa tak berdaya di tengah keterbatasan yang dihadapi masyarakatnya.
“Sehingga di hari yang berbahagia ini saya mohonlah. Ya. Sesungguhnya kemerdekaan itu untuk kami daerah tertinggal di mana? Termasuk kami mohon akses kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengungkapkan bahwa sebanyak 30 kabupaten di Indonesia masih masuk dalam kategori daerah tertinggal.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDT, Samsul Widodo, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
