Bisnis.com, JAKARTA — Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menanggapi pernyataan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu yang kurang setuju dengan kebijakan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS).
Direktur Infrastruktur KNEKS Sutan Emir Hidayat menyampaikan sebelum Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan aturan turunannya dirilis, KNEKS telah merekomendasikan agar kewajiban spin off UUS dijadikan sebagai aksi korporasi (corporate action), bukan kewajiban regulasi.
“Kami di KNEKS beberapa tahun lalu itu juga sudah menyampaikan pandangan bahwa sebaiknya spin-off ini menjadi aksi korporasi, bukan sesuatu yang bersifat mandatori di dalam peraturan perundangan,” jelas Sutan kepada Bisnis.com, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, sejumlah negara dengan perbankan syariah yang lebih maju dari Indonesia seperti Arab Saudi dan Malaysia tidak mewajibkan adanya spin off lantaran hal ini akan memunculkan bank-bank syariah berukuran kecil.
Kendati demikian, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) menekankan pentingnya roadmap yang jelas apabila UUS tetap berada di bawah bank induk. Salah satunya, dengan mewajibkan bank memiliki direktur khusus yang menangani UUS dengan indikator kinerja (KPI) tersendiri agar tidak menghambat pengembangan bisnis syariah.
“Itu yang kami sarankan waktu itu, walaupun rekomendasi ini tidak diambil sepenuhnya,” ungkapnya.
Baca Juga
- Biaya Bank Syariah Lebih Mahal, Ma'ruf Amin Respons Kritik Purbaya
- Aladin Syariah (BANK) Bongkar Strategi Dongkrak Laba Bersih
- Bos LPS: Kebijakan Spin Off Belum Tentu Bikin Bank Syariah Lebih Sehat
Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa UUS sulit bertumbuh jika dipaksakan spin off dari induk bank tanpa adanya kesiapan modal. Sutan mengatakan, kondisi ini berisiko melahirkan bank syariah kecil yang hanya masuk kategori KBMI 1 dengan ruang usaha terbatas.
Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, Sutan menilai bahwa keputusan spin off sebaiknya diserahkan pada pertimbangan masing-masing bank sebagai aksi korporasi. Dengan begitu, manajemen dapat menghitung secara matang aspek permodalan, kesiapan bisnis, hingga strategi jangka panjang sebelum mengambil langkah pemisahan.
“Mungkin kalau pun spin off harusnya menjadi aksi korporasi itu lebih baik sebenarnya. Karena ketika sudah menjadi aksi korporasi, tentunya lembaga keuangan itu sudah mempertimbangkan beberapa aspek,” tuturnya.
Dia juga mengakui bahwa merger tidak selalu mudah dan tidak selalu berhasil karena melibatkan penyatuan sistem dan budaya kerja. Kendati begitu, pengalaman konsolidasi seperti yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menunjukkan bahwa penguatan skala usaha dapat mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah.
Sebelumnya, Anggito menilai bahwa kebijakan spin off UUS berisiko mengerdilkan skala usaha bank syariah, jika tidak diikuti penguatan modal dan strategi ekspansi yang matang.
Dalam catatan Bisnis.com, Anggito menyampaikan berdasarkan studi yang dilakukannya, kebijakan tersebut belum tentu membuat bank syariah menjadi lebih sehat dan kompetitif.
“Itu yang tadi saya kurang setuju. Hasil studi saya itu [kebijakan spin off] tidak akan sehat ya UUS, akan mengerdilkan dia. Kecuali dia akan digabung jadi satu,” kata Anggito dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026, di Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).
Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu mengatakan pemisahan UUS tanpa dukungan modal dan komitmen yang kuat dari pemegang saham justru dapat membuat bank syariah menjadi lebih kecil dan sulit berkembang.
