JAKARTA, KOMPAS - Hingga memasuki akhir bulan kedua 2026, aktivitas IPO masih belum nampak di pasar modal. Kebijakan pemerintah dan otoritas dalam mereformasi pasar modal dianggap sebagai salah satu faktor yang menghambat aksi korporasi tersebut
Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI), per 20 Februari 2026, belum ada perusahaan yang melaksanakan IPO atau penerbitan saham perdana di bursa. Adapun delapan perusahaan masih mengantre dalam daftar rencana IPO dengan lima perusahaan masuk dalam kategori aset skala besar di atas Rp 250 miliar dan tiga perusahaan berkategori aset skala menengah di antara Rp 50 miliar sampai Rp 250 miliar.
Ini jauh lebih sepi dibandingkan capaian IPO di dua bulan pertama tahun lalu. Berdasarkan laporan per 28 Februari 2025, sebanyak delapan perusahaan melantai di bursa dengan dana yang dihimpun mencapai Rp 3,7 triliun. Pada saat yang sama, ada 24 perusahaan mengantre untuk IPO, yang mayoritas atau sebanyak 23 entitas adalah perusahaan berskala besar.
Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana, mengakui, banyak perusahaan yang hendak IPO menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke pasar saham. "Menurut saya (perusahaan) tinggal benar-benar fokus sama waktunya. Begitu mereka nanti itu akan launch transaksinya, IPO-nya, itu market-nya lagi bagus apa enggak. Market saat ini masih fluktuatif, kan," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Ia menyebutkan, salah satu tantangan aksi IPO tahun ini adalah kebijakan pemerintah dan otoritas bursa untuk mereformasi pasar modal. Salah satunya dengan rencana menaikkan batas kepemilikan saham publik atau free float ke 15 persen, termasuk untuk perusahaan tercatat baru.
Rencana ini menjadi bagian dari tawaran bursa menanggapi kebijakan lembaga penyedia indeks saham global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang mempertanyakan kredibilitas perdagangan saham Indonesia pada akhir Januari lalu. MSCI meminta otoritas bursa melakukan pembenahan sebelum Mei 2026.
Menurutnya, dinamika tersebut tidak membuat calon emiten mundur dari rencana IPO. Sejauh ini, Oki mengatakan, Mandiri Sekuritas menggandeng enam perusahaan yang hendak IPO di bursa. Perusahaan-perusahaan tersebut diakuinya hanya menunda waktu untuk melakukan penyesuaian free float.
"Ada yang (free float-nya) tadinya di bawah (15 persen), sekarang harus menyesuaikan. Jadi, kan itu sebenarnya untuk IPO akan lebih bagus. Semakin banyak, semakin besar," ujarnya.
Praktisi pasar modal, Fransiskus Wiguna, menilai sepinya penawaran umum perdana saham saat ini bukan hanya disebabkan oleh faktor indeks global seperti MSCI. Ia menilai, ini lebih dipengaruhi oleh pengetatan pengawasan tata kelola proses IPO sejak 2024.
Pada paruh kedua 2024, diketahui oknum pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI) terlibat kasus suap dan gratifikasi proses listing emiten. Akibat kasus tersebut, lima orang pegawai BEI dipecat.
Pengawasan ketat pada proses IPO kembali ditegaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun ini usai ramai isu MSCI. Bareskrim Polri bahkan ikut turun menindak pelaku pelanggaran dalam proses listing saham di bursa, walaupun kasus yang diusut adalah kasus lama.
"Ini membuat 'para pemain IPO' lebih berhati-hati dan wait and see. Apalagi pemerintah dan OJK baru kali ini menaruh perhatian lebih untuk memerangi proses goreng-menggoreng saham," ujarnya.
Senada, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, dalam risetnya menilai bahwa pembenahan tata kelola saham yang dilakukan pemerintah dan otoritas bursa kini penting, tidak hanya untuk menjawab keresahan MSCI, tetapi juga perbaikan pasar.
“Reformasi ini tidak boleh menjadi respons reaktif terhadap tekanan atau downgrade asing, melainkan harus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pasar yang substansial dan berkelanjutan,” ujarnya.
Terkait rencana kenaikan minimum free float menjadi 15 persen, ia mengharapkan kualitas eksekusi dan desain transisinya jadi fokus. Menurutnya, kebijakan tidak boleh berhenti pada pemenuhan angka administratif, melainkan juga menyentuh aspek pengawasan, transparansi kepemilikan, dan integritas perdagangan.
“Tujuannya sederhana, meningkatkan real liquidity tanpa menciptakan guncangan struktural baru,” ujarnya.
Di luar adanya penyesuaian kebijakan yang masih akan terus berproses, Mandiri Sekuritas menilai pasar saham Indonesia saat ini menjanjikan keuntungan lebih bagi perusahaan untuk mencari pembiayaan.
Hal ini didukung rendahnya suku bunga acuan Bank Indonesia usai pemangkasan sebesar 150 basis poin sejak 2024. Penurunan ini membuat biaya modal menjadi lebih rendah, sehingga penerbitan saham baru menjadi lebih menarik bagi perusahaan karena biaya ekuitas turun lebih cepat dibandingkan tingkat pengembalian modal (ROE).
Penyerapan dana oleh investor juga dinilai akan makin baik tahun ini. Likuiditas global diperkirakan tetap melimpah seiring kebijakan fiskal ekspansif di berbagai negara. Di saat yang sama, harga komoditas yang stabil cenderung menguat serta tekanan dolar AS yang melemah menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan dan kinerja perusahaan di dalam negeri.
Investor juga akan menimbang prospek kinerja perusahaan yang akan membaik dalam dua tahun ke depan. Oki menyebut, pemulihan pertumbuhan laba (earning growth) diproyeksikan kembali ke level dua digit, didorong oleh kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif serta kenaikan harga komoditas.
Mandiri Sekuritas sendiri memperkirakan pertumbuhan laba per saham (EPS) dari lebih dari 80 emiten yang mereka pantau akan mencapai 15 persen pada 2026. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan EPS yang terkontraksi atau minus 12 persen pada 2025.
