Ketentuan dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) dinilai berpotensi menimbulkan risiko bagi Indonesia karena mewajibkan penyesuaian kebijakan dagang terhadap negara yang dianggap musuh oleh Amerika Serikat (AS).
Dalam Pasal 5.1.2 perjanjian tersebut, Indonesia diminta mengambil langkah terhadap perusahaan di dalam negeri yang dimiliki pihak negara ketiga jika praktiknya dinilai merugikan perdagangan AS, termasuk terkait ekspor barang berharga di bawah pasar.
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan hingga kini belum ada definisi jelas negara mana yang dimaksud, meski terdapat indikasi mengarah ke China.
“Saat ini itu belum di define dengan jelas ke siapa (negara mana), tapi ada indikasi itu mengarah ke China. Saat ini yang paling clear Rusia dan Iran,” kata Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Riandy Laksono, dalam Media Briefing di Kantor CSIS, Jumat (27/2).
Riandy menjelaskan, sebelumnya ada harapan ketika pabrik keluar dari China, relokasi bisa masuk ke Indonesia karena masih memiliki akses pasar ke AS dengan tarif tertentu. Namun, jika Indonesia harus mengambil posisi memusuhi China dan menaikkan tarif seperti ketentuan di ART, potensi manfaat tersebut justru bisa hilang sehingga posisi strategis Indonesia menjadi tidak optimal.
“Berarti, kan, kita harus menarik tarifnya harusnya itu bisa bermanfaat buat kita jadi strategic positioning-nya juga belum itu bisa dapet,” kata Riandy.
Ia juga menyoroti frasa dalam perjanjian yang menyebut Indonesia harus mengadopsi atau mempertahankan kebijakan yang setara tingkat restriktifnya, yang menurutnya dapat mengurangi ruang kepentingan keamanan nasional Indonesia.
Riandy pun membandingkan klausul Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia dan Kamboja. Ia menilai Malaysia memiliki kejelasan karena terdapat frasa kesepakatan tenggat implementasi, sementara Kamboja mencantumkan ketentuan bahwa langkah yang diambil tidak boleh meningkatkan risiko terhadap kepentingan kedaulatan nasionalnya.
“Justru national security kita ini nggak clear dibandingkan perjanjian orang lain,” lanjutnya.
Selain itu, ia mengingatkan keterkaitan kuat Indonesia dengan bahan baku impor dari China. Sekitar seperempat bahan baku impor yang digunakan untuk produksi ekspor berasal dari negara tersebut.
“Jadi kalau kita mendistrupsi bahan baku China, kalau ditarget China, kita bakal hilang competitiveness (dalam ekspor),” ucap Riandy.
Risiko lain yang disorot adalah dorongan dari pihak AS agar Indonesia menerapkan mekanisme penyaringan investasi. Ia menjelaskan, apabila ada pabrik di Indonesia yang dicurigai mengekspor barang dengan harga sangat murah, maka harus disaring dan ditindak agar tidak merugikan AS.
“Lah orang kita butuh investasinya, ya, kan, investasi jadi nggak dateng atau paling tidak ke-discouraged,” sebut Riandy.
Ia pun mengingatkan soal ketentuan Pasal 5.2.2 yang juga mengharuskan Indonesia menerapkan screening investasi terhadap negara yang dianggap berisiko bagi keamanan nasional, yang dinilai dapat memunculkan ketidakpastian iklim investasi.
“Ini menimbulkan iklim ketidakpastian, gitu, sementara investasi kita masih banyak dari China,” tutur Riandy.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi meneken kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington, D.C. pada Kamis (19/2) waktu setempat. Melalui penandatanganan ini, sejumlah komoditas asal Indonesia yang masuk ke pasar AS diberlakukan tarif timbal balik sebesar 19 persen.
Ini merupakan hasil perundingan panjang sejak kebijakan tarif resiprokal diumumkan pada April 2025. Sepanjang 2025, pemerintah Indonesia telah mengirimkan empat surat resmi, dan sekitar 90 persen proposal yang diajukan disetujui pihak AS. Indonesia resmi mendapatkan pengurangan tarif menjadi 19 persen.
