Surabaya, 26 Februari 2026 – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 38 pemerintah kabupaten/kota, Satgas Pangan, serta pelaku usaha menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Timur. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (26/2) ini bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan memperluas digitalisasi transaksi keuangan daerah guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memimpin langsung jalannya rapat menegaskan pentingnya kolaborasi intradaerah dan antarprovinsi. “Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional perlu memperkuat kerja sama intraprovinsi dan antarprovinsi guna mendukung pemerataan distribusi pangan,” ujarnya dalam arahan. Ia juga menyoroti antisipasi curah hujan tinggi melalui operasi modifikasi cuaca yang terbukti efektif meminimalisir bencana hidrometeorologi serta dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, dalam paparannya memaparkan kondisi perekonomian terkini, perkembangan inflasi, dan capaian digitalisasi di Jawa Timur. Ia menekankan bahwa disparitas harga dan pasokan komoditas antarwilayah masih menjadi tantangan. “Konsolidasi level pimpinan ini merupakan wujud nyata sinergi dalam mendukung pertumbuhan Jawa Timur yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan,” tegas Ibrahim.
Rapat tingkat pimpinan tersebut membahas strategi 4K pengendalian inflasi—kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Isu strategis yang mengemuka antara lain kecukupan pasokan komoditas hortikultura, daging ayam/sapi, serta BBM/LPG menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah. Selain itu, diskon tarif angkutan udara, penyediaan mudik gratis, dan upaya pengendalian harga oleh Satgas Pangan juga menjadi agenda pembahasan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono melaporkan bahwa capaian pengendalian inflasi Jatim sepanjang 2025 berhasil dijaga dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen. Berbagai langkah aksi pengendalian inflasi akan terus diintensifkan, khususnya pada momen Ramadhan-Idulfitri 2026.
Di sisi digitalisasi, Gubernur Khofifah mendorong percepatan ekosistem digital dan orkestrasi peta jalan digitalisasi daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibrahim bahwa digitalisasi pendapatan dan belanja daerah perlu diperkuat melalui inovasi kebijakan dan program. Bank Indonesia, lanjutnya, siap mendukung sinergi dan inovasi pemda serta mengawal Jatim dalam digital championship TP2DD.
Sebagai wujud nyata pengendalian inflasi, dalam kesempatan tersebut diluncurkan program Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile Jawa Timur 2026. Program ini merupakan platform distribusi pemasaran keliling yang memotong rantai pasok dengan menghubungkan produsen langsung ke masyarakat. Pada tahap awal, EPIK Mobile bersinergi dengan 15 kabupaten/kota di Jatim dan Bulog untuk menjual komoditas seperti beras SPHP, beras Jatim Cettar (hasil korporasi petani binaan Pemprov), minyak goreng, dan gula pasir dengan harga terjangkau.
Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Pemprov Jatim, TPID, TP2DD, dan pelaku usaha akan terus memperkuat sinergi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya tahan, sekaligus mendukung Asta Cita dan visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.
