FAJAR, GOWA — Kabupaten Gowa dinilai memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan UMKM. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Gowa menilai persoalan utama terletak pada tata kelola retribusi, pengawasan pungutan di lapangan, serta belum terintegrasinya UMKM lokal dengan ekosistem pariwisata.
Isu ini mencuat dapam studi banding DPRD Gowa ke DI Yogyakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan daerah, khususnya pada sektor pariwisata dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal.
Kunjungan yang berlangsung pada 23–26 Februari 2026 itu diarahkan untuk mempelajari praktik pengelolaan yang dinilai mampu meminimalkan kebocoran pendapatan sekaligus mendorong ekonomi kerakyatan.
Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab (HAR) mengatakan, Yogyakarta memberikan gambaran konkret bagaimana sektor pariwisata dapat berkontribusi terhadap PAD jika didukung tata kelola dan sistem pengawasan yang baik.
“Ada beberapa hal yang bisa menjadi referensi bagi Kabupaten Gowa, terutama optimalisasi retribusi pariwisata dan penguatan sistem pengelolaan,” ujarnya.
Menurut legislator Partai Gerindra itu, kebocoran PAD masih menjadi persoalan mendasar yang harus dibenahi.Lemahnya pengelolaan parkir dan retribusi di kawasan wisata dinilai menjadi salah satu penyebab pendapatan daerah tidak maksimal.
“Pengelolaan parkir dan retribusi wisata masih perlu dibenahi agar tidak terjadi kebocoran PAD,” tegasnya.
Selain pengawasan, DPRD Gowa juga menilai promosi dan infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan pariwisata.
Akses jalan, fasilitas pendukung, serta promosi dinilai menentukan kenyamanan dan lama kunjungan wisatawan.“Kalau infrastrukturnya tidak memadai, tentu wisatawan akan berpikir ulang untuk berkunjung,” kuncinya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Gowa Tyna Haji Tino menekankan bahwa penguatan UMKM berbasis potensi lokal harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.Ia menyebut, studi ke Yogyakarta dilakukan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Gowa.
“Kita ingin UMKM berbasis lokal benar-benar menjadi komitmen pemerintah daerah,” kata Tyna Haji Tino.
Dalam studi banding tersebut, DPRD Kabupaten Gowa terbagi dalam dua rombongan berdasarkan fokus kerja komisi.
Komisi II melakukan kunjungan ke DPRD DI Yogyakarta dan DPRD Bantul dengan fokus peningkatan wawasan serta kapasitas pengembangan UMKM berbasis potensi lokal.
Sementara Komisi IV melaksanakan kunjungan ke DPRD Kabupaten Sleman dan DPRD Kota Yogyakarta dengan fokus studi peran DPRD dalam pengawasan, pengelolaan retribusi, serta pajak pariwisata guna optimalisasi pendapatan daerah.
Hasil kunjungan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rujukan DPRD dalam mendorong perbaikan kebijakan serta penguatan fungsi pengawasan, agar potensi pariwisata dan UMKM di Kabupaten Gowa dapat dikelola lebih efektif dan berkelanjutan.(an)
