jpnn.com - Pengadaan 105 ribu pikap dan truk dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih terus menuai sorotan. Belakangan, DPR tak pernah menerima penjelasan terkait impor kendaraan tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyebut parlemen sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara tidak pernah diajak berbicara membahas pengadaan impor 105 ribu pikap.
BACA JUGA: RI Bakal Rugi Rp 39 Triliun Gegara Impor 150 Ribu Pikap dari India
"Kami tidak pernah sekalipun mendapatkan penjelasan dalam rapat mengenai rencana impor dalam skala sebesar ini," kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu melalui layanan pesan, Jumat (27/2).
Anam mengaku terkejut setelah mendengar dan membaca pemberitaan rencana impor 105 ribu pikap dari India.
BACA JUGA: Agrinas Mau Impor 105 Ribu Mobil India untuk Kopdes Merah Putih, Dasco: Tunda Dulu
"Kami kaget tiba-tiba tahu dari media mereka impor 105 ribu pikap," ujarnya.
Anam melanjutkan impor 105 ribu unit kendaraan bukan transaksi biasa. Ini keputusan strategis yang berdampak luas, baik ke industri otomotif nasional, lapangan kerja, UMKM, hingga APBN.
BACA JUGA: Setelah Membunuh Istri, N Sampaikan Kalimat Begini kepada Anaknya, Sadis!
"Ya, bahkan ke arah kebijakan hilirisasi yang selama ini digaungkan pemerintah," kata legislator Dapil II Jawa Timur itu.
Anam menganggap pengadaan 105 ribu pikap sudah didesain dengan sempurna. Sebab, unit tetap tiba di Tanah Air ketika Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta rencana impor ditunda sampai Presiden RI Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri.
"Pertanyaannya, kenapa DPR sebagai mitra pengawas tidak pernah diajak bicara? Kepada siapa Agrinas bertanggung jawab? Atas perintah siapa dan untuk kepentingan siapa yang bahkan user yang akan menggunakannya tidak tahu," tanya Anam. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
