Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik. Dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2), Teddy meluruskan sejumlah isu yang menyebut MBG menyebabkan sekolah terbengkalai hingga mengabaikan kesejahteraan guru. Ia menyatakan anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, termasuk alokasi dan peruntukannya.
"Faktanya, seluruh program pendidikan strategis di periode sebelumnya tetap berjalan tanpa ada yang dihentikan bahkan ditambah," ujarnya.
Menurut Teddy, berbagai program pendidikan tetap dilanjutkan dan diperkuat, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat bagi anak putus sekolah. Program ini dilengkapi dengan fasilitas tempat tinggal, pendidikan, makan bergizi, serta jaminan kesehatan.
Baca juga : Seskab Teddy Luruskan Misinformasi: Program MBG tidak Pangkas Anggaran Pendidikan
Ia menyebut hingga tahun lalu program tersebut telah menjangkau sekitar 16–20 ribu siswa di 166 sekolah, dengan target penambahan 100 sekolah baru pada tahun ini.
Di sisi infrastruktur, pemerintah pusat turut melakukan renovasi sekitar 16.000 sekolah sepanjang 2025 dengan anggaran Rp17 triliun, meski pengelolaan sekolah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, percepatan digitalisasi pembelajaran dilakukan melalui distribusi 280.000 unit televisi digital yang akan terus ditingkatkan.
Terkait kesejahteraan tenaga pendidik, Teddy menyampaikan adanya peningkatan insentif guru yang kini mencapai Rp400.000 setelah dua dekade tidak mengalami perubahan.
"Walaupun, gaji guru honorer adalah kewenangan pemerintah daerah," katanya.
Pemerintah juga menaikkan tunjangan bagi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025. Penyalurannya kini dilakukan langsung setiap bulan kepada guru, menggantikan skema sebelumnya yang disalurkan per tiga bulan melalui pemerintah daerah. (Ant/E-3)
