Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta kepada pemerintah untuk menjaga keselamatan, kepastian layanan, hingga perlindungan penumpang, di tengah gangguan penerbangan akibat adanya serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran.
Dia menilai adanya penutupan sejumlah ruang udara internasional telah menyebabkan pembatalan dan pengalihan rute penerbangan di berbagai kawasan. Kondisi itu memicu penumpukan penumpang di sejumlah bandara dan ketidakpastian perjalanan global, termasuk potensi dampaknya terhadap konektivitas Indonesia.
"Saya memandang bahwa dalam situasi seperti ini pendekatan yang harus kita kedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan," kata Evita di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan keselamatan penerbangan adalah prioritas utama. Setiap keputusan pengalihan rute, penundaan, maupun pembatalan penerbangan, menurut dia, harus sepenuhnya berbasis pada penilaian risiko dan standar keselamatan internasional.
"Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety. Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang harus dilaksanakan secara maksimal," kata dia.
Selain itu, dia mengatakan maskapai dan pengelola bandara perlu memastikan layanan yang manusiawi, termasuk kemudahan rebooking tanpa beban tambahan dalam kondisi darurat, mekanisme refund yang jelas, serta penyediaan konsumsi dan akomodasi apabila terjadi keterlambatan berkepanjangan.
"Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan," katanya.
Dia juga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga, antara regulator penerbangan, operator bandara, maskapai, serta instansi terkait, agar respons berjalan cepat dan terintegrasi. Posko informasi terpadu dengan pembaruan berkala sangat penting untuk menghindari kepanikan akibat simpang siur informasi.
Menurut dia, perlu disiapkan skema manajemen penumpukan penumpang di bandara, termasuk pengaturan antrean, fasilitas ruang tunggu tambahan, dukungan medis dasar, serta prioritas layanan bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
"Kita memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak dinamika global yang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun justru dalam situasi seperti inilah kualitas tata kelola dan kepemimpinan krisis diuji," katanya.
Dia pun memastikan Komisi VII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas industri penerbangan, sektor pariwisata, serta UMKM yang bergantung pada mobilitas udara.
"Mari kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama untuk menempatkan keselamatan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama," kata dia.
Dia menilai adanya penutupan sejumlah ruang udara internasional telah menyebabkan pembatalan dan pengalihan rute penerbangan di berbagai kawasan. Kondisi itu memicu penumpukan penumpang di sejumlah bandara dan ketidakpastian perjalanan global, termasuk potensi dampaknya terhadap konektivitas Indonesia.
"Saya memandang bahwa dalam situasi seperti ini pendekatan yang harus kita kedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan," kata Evita di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan keselamatan penerbangan adalah prioritas utama. Setiap keputusan pengalihan rute, penundaan, maupun pembatalan penerbangan, menurut dia, harus sepenuhnya berbasis pada penilaian risiko dan standar keselamatan internasional.
"Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety. Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang harus dilaksanakan secara maksimal," kata dia.
Selain itu, dia mengatakan maskapai dan pengelola bandara perlu memastikan layanan yang manusiawi, termasuk kemudahan rebooking tanpa beban tambahan dalam kondisi darurat, mekanisme refund yang jelas, serta penyediaan konsumsi dan akomodasi apabila terjadi keterlambatan berkepanjangan.
"Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan," katanya.
Dia juga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga, antara regulator penerbangan, operator bandara, maskapai, serta instansi terkait, agar respons berjalan cepat dan terintegrasi. Posko informasi terpadu dengan pembaruan berkala sangat penting untuk menghindari kepanikan akibat simpang siur informasi.
Menurut dia, perlu disiapkan skema manajemen penumpukan penumpang di bandara, termasuk pengaturan antrean, fasilitas ruang tunggu tambahan, dukungan medis dasar, serta prioritas layanan bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
"Kita memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak dinamika global yang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun justru dalam situasi seperti inilah kualitas tata kelola dan kepemimpinan krisis diuji," katanya.
Dia pun memastikan Komisi VII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas industri penerbangan, sektor pariwisata, serta UMKM yang bergantung pada mobilitas udara.
"Mari kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama untuk menempatkan keselamatan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama," kata dia.
