JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat dan negara lain menyusul memanasnya konflik di kawasan Teluk yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz. Langkah ini diambil untuk menjaga ketahanan dan stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Indonesia memang mengimpor crude (minyak mentah) dari Timur Tengah yang melewati jalur itu (Selat Hormuz), tetapi porsinya hanya 20–25 persen dari total impor kita,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026), untuk menjelaskan hasil rapat perdana Dewan Energi Nasional atas arahan Presiden.
Sisanya., lanjut Bahlil, dipasok dari sejumlah negara di Afrika, seperti Angola, serta dari Amerika Serikat dan Brasil. Untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin RON 90, 93, 95, dan 98, impor selama ini tidak berasal dari Timur Tengah, melainkan dari kawasan Asia Tenggara sehingga relatif tidak terdampak.
Dengan komposisi tersebut, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan yang melewati Selat Hormuz relatif terbatas.
Meski demikian, pemerintah menyiapkan skenario terburuk apabila ketegangan berlangsung lama. Sebanyak 25 persen impor minyak mentah dari Timur Tengah akan dialihkan ke AS untuk menjamin kepastian pasokan.
Membeli minyak mentah dari AS dimungkinkan karena Indonesia berpeluang mengimplementasikan Agreement on Reciprocral Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, Kamis (19/2/2026).
Adapun impor Liquified Protoleum Gas (LPG) nasional yang meningkat menjadi 7,8 juta ton tahun ini dari 7,3 juta ton per tahun, sekitar 70 persennya berasal dari AS dan 30 persen dari Timur Tengah. Pemerintah juga menyiapkan opsi pengalihan sebagian pasokan LPG guna meminimalkan risiko.
Di tengah skenario ini, Bahlil menjelaskan, Presiden memintah jajaran pemerintahannya untuk memastikan ketersediaan energi dalam negeri tetap aman, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Saat ini, stok BBM, minyak mentah, dan LPG berada di atas standar minimum nasional 21 hari, yakni sekitar 23 hari. Namun, kapasitas penyimpanan nasional memang terbatas, maksimal 25–26 hari.
Karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas penyimpanan (storage) baru dengan kapasitas hingga tiga bulan konsumsi, sesuai standar internasional. Studi kelayakan (feasibility study/FS) tengah berjalan dan pembangunan ditargetkan mulai tahun ini di wilayah Sumatera.
“Kalau kita impor banyak tapi tidak punya storage, mau ditaruh di mana? Ini yang sedang kita perbaiki,” kata Bahlil.
Di sektor kelistrikan, Bahlil memastikan pasokan batubara untuk PT PLN (Persero) aman hingga Maret–April 2026. Pemerintah saat ini menata kembali Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi batu bara dan nikel agar selaras dengan kebutuhan dan harga pasar global.
Indonesia saat ini memasok sekitar 43 persen dari total perdagangan batubara dunia, atau sekitar 500–550 juta ton dari total 1,3 miliar ton. Namun, tingginya produksi tidak selalu diikuti harga yang menguntungkan.
Bahlil mengakui, dinamika geopolitik telah mendorong kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel menjadi 78–80 dolar AS per barel. Kenaikan ini berpotensi menambah beban subsidi energi.
“Ini harus kita hitung hati-hati karena berdampak pada subsidi yang ditanggung negara. Tapi di sisi lain, dengan kenaikan harga ICP, negara juga mendapat tambahan pendapatan dari lifting sekitar 600.000 barel per hari,” ujarnya.
Terkait harga BBM dalam negeri, Bahlil menegaskan tidak ada kenaikan untuk BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun solar subsidi, setidaknya menjelang Idul Fitri.
“Kalau yang disubsidi, selama belum ada kebijakan baru dari pemerintah, harganya tetap. Untuk non-subsidi memang fluktuatif mengikuti harga pasar sesuai peraturan sejak 2022,” katanya.
Chief Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mendukung agar pemerintah segera mengantisipasi risiko gangguan pasokan dan lonjakan harga energi global.
Diketahui, Presiden AS Donald Trump menyebut operasi militer itu sebagai “operasi tempur besar”. Amerika Serikat bahkan telah menumbangkan pemimpin tertinggi Iran dan sejumlah pejabat militernya. Sementara, serangan ini dibalas Iran dengan meluncurkan rudal ke sejumlah negara di Asia Barat yang menjadi lokasi pangkalan militer AS.
Perang ini, kata Fabby, menempatkan jalur distribusi energi global dalam posisi rawan. Pasalnya, Indonesia saat ini masih menjadi negara pengimpor energi. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 860.000 barel per hari.
Fabby mengatakan, pengalaman sebelumnya menunjukkan sensitifnya pasar. Pada Juni 2025, hanya akibat satu serangan udara Israel ke Teheran, harga minyak Brent melonjak 13 persen menjadi 78,50 dolar AS per barel dalam hitungan jam. Analis memperkirakan harga bisa menembus 100 dolar AS per barel jika konflik berlanjut.
"Bagi Indonesia, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel berpotensi memperlebar defisit anggaran hingga sekitar Rp 6,8 triliun. Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 dipatok 70 dolar AS per barel. Jika harga mencapai 100 dolar AS, beban subsidi berisiko melonjak drastis," tuturnya dalam rilis pers, Senin (2/3).
Sebelum konflik, belanja subsidi energi dan kompensasi listrik sudah diperkirakan mencapai Rp 381 triliun. Tahun ini saja, subsidi LPG dan BBM mencapai sekitar Rp 106 triliun. Kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah dapat menciptakan tekanan ganda terhadap APBN.
Upaya pemerintah perlu segera mencari alternatif pasokan minyak mentah dari negara lain penting guna mengurangi ketergantungan pada Timur Tengah. Ia pun mendukung agar kesepakatan impor energi dengan AS dapat dilakukan segera, meski masih menunggu persetujuan parlemen.
"Diversifikasi pasokan menjadi langkah mendesak untuk menjaga stabilitas dalam negeri,” ujar Fabby.
IESR mencatat, selama ini, sekitar 38 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari Arab Saudi, dengan nilai lebih dari 1,2 miliar dolar AS per tahun. Sisanya dipasok dari Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Pada 2024, impor minyak mentah dan produk turunannya bahkan mencapai 53,74 juta ton, naik 19 persen dibanding tahun sebelumnya.
Ketergantungan lebih serius terjadi pada LPG. Sekitar separuh kebutuhan LPG nasional diimpor dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait, sementara separuh lainnya dari Amerika Serikat. Nilainya lebih dari 714 juta dolar AS per tahun. LPG ini digunakan oleh lebih dari 70 juta rumah tangga, terutama dalam bentuk tabung 3 kilogram bersubsidi.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, impor minyak dan gas pada 2024 mencapai 36,28 miliar dolar AS. Ketika harga global naik akibat konflik, tekanan langsung terasa pada neraca perdagangan, beban subsidi, dan stabilitas fiskal.
Selain diversifikasi pasokan, IESR, kata Fabby, merekomendasikan tiga perubahan strategis untuk memperkuat ketahanan energi jangka panjang.
Pertama, reformasi subsidi dengan mengalihkan belanja dari komoditas fosil ke energi terbarukan dan elektrifikasi transportasi publik. Penghematan subsidi tahunan dapat membantu menutup kesenjangan investasi program pembangkit listrik tenaga surya skala besar.
Kedua, dekarbonisasi sektor memasak dengan mendorong peralihan dari LPG 3 kilogram ke kompor induksi listrik. Transisi ini diperkirakan dapat menghemat subsidi negara hingga Rp 1 juta –Rp 2 juta per rumah tangga per tahun serta menurunkan biaya energi rumah tangga hingga 30 persen.
Ketiga, percepatan pembangunan energi terbarukan, khususnya sistem surya terdesentralisasi dengan penyimpanan energi. Analisis IESR menunjukkan, sistem ini berpotensi menurunkan biaya pembangkitan hingga 21 persen dibanding sistem berbasis fosil dalam skenario 100 persen energi terbarukan untuk sistem kepulauan.
