FAJAR, JAKARTA – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, memicu gelombang spekulasi panas.
Tak hanya soal proyek pemerintah, isu dugaan jual beli jabatan di sektor kesehatan kini ikut menyeruak ke permukaan.
Fadia Arafiq diamankan tim penyidik KPK saat berada di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa dini hari, (3/3/2026). Dalam operasi senyap tersebut, KPK tidak hanya membawa sang Bupati, tetapi juga mengamankan dua orang terdekatnya, yakni seorang ajudan dan sosok yang diduga sebagai orang kepercayaan bupati.
Ketiganya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.22 WIB untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Tengah tersebut.
“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, salah satunya adalah Bupati,” jelas Budi Prasetyo pada Selasa (3/3).
Isu Upeti di Puskesmas dan RSUD
Di tengah proses hukum yang berjalan, jagat maya dihebohkan oleh unggahan akun Instagram @wiradesainfo.
Akun tersebut melempar pertanyaan krusial yang menghubungkan penangkapan Fadia dengan isu lama mengenai praktik pungutan liar dalam perekrutan tenaga kesehatan (nakes).
Unggahan tersebut mengingatkan publik soal dugaan adanya oknum yang mematok tarif hingga puluhan juta rupiah bagi nakes yang ingin bekerja di fasilitas kesehatan milik Pemkab Pekalongan, seperti Puskesmas dan RSUD.
“Masih ingat postingan kami tentang banyaknya nakes yang rela bayar puluhan juta demi bisa bekerja di Puskesmas atau RSUD di wilayah Kabupaten Pekalongan? Bagaimana nasibnya kini setelah Fadia Arafiq ditangkap KPK?” tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Sontak, kolom komentar dibanjiri ratusan reaksi warganet yang mendesak KPK untuk mengusut tuntas segala bentuk penyimpangan, mulai dari proyek infrastruktur hingga praktik “pelicin” dalam lowongan kerja di kedinasan.
Fokus Pengadaan Barang dan Jasa
Meski isu jual beli jabatan nakes ramai diperbincangkan, pihak KPK sejauh ini memberikan keterangan yang merujuk pada sektor lain.
Berdasarkan pernyataan resmi, OTT kali ini berkaitan erat dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. “Dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus kali ini berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan,” jelas Budi.
Hingga berita ini diturunkan, status hukum Fadia Arafiq dan dua orang lainnya masih ditentukan dalam waktu 1×24 jam sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Publik kini menanti apakah pengembangan kasus ini nantinya akan menyentuh dugaan jual beli jabatan di sektor kesehatan sebagaimana yang disuarakan masyarakat di media sosial. (*)
