Penulis: Masrul Fajrin
TVRINews, Surabaya
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk segera mengambil langkah strategis guna mengantisipasi lonjakan penumpang kereta api pada masa mudik Lebaran 2026. Sorotan tajam ini muncul setelah ditemukan fakta di lapangan bahwa sejumlah kereta komuter di Jawa Timur telah melebihi kapasitas atau overload, mencapai 150 persen.
Kondisi ini terungkap saat Bambang melakukan pemantauan langsung di Stasiun Gubeng, Surabaya, Rabu 4 Maret 2026. Berdasarkan data yang dihimpun, meskipun kapasitas untuk kereta jarak jauh terpantau aman di angka 47 persen, situasi kontras terjadi pada layanan komuter.
“Untuk kapasitas jarak jauh rata-rata masih 47 persen, artinya masih cukup untuk mengantisipasi masyarakat yang akan ber-Lebaran. Tetapi untuk kereta komuter, khususnya menuju Malang, Blitar, Lamongan, dan Mojokerto, rata-rata sudah mencapai 150 persen. Ini sudah overload,” ujarnya kepada awak media di sela-sela kegiatan.
Politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur itu menjelaskan, angka 150 persen tersebut secara gamblang menggambarkan bahwa sekitar separuh dari total penumpang harus melakukan perjalanan dalam kondisi berdiri.
Tentunya, situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada aspek kenyamanan dan, yang terpenting, keselamatan perjalanan kereta api.
Ia menegaskan, situasi overload ini harus segera dicarikan solusi jangka pendek. Sebagai tindak lanjut, Bambang mengaku telah berkomunikasi dan melaporkan temuannya kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.
“Saya sudah laporkan ini ke Dirjen agar ada langkah cepat. Salah satu yang bisa segera dilakukan adalah penambahan jumlah gerbong pada rangkaian kereta komuter yang melayani rute-rute padat tersebut,” tegasnya.
Tidak hanya solusi instan, Bambang juga menyoroti pentingnya solusi jangka panjang. Ia mendorong Kementerian Perhubungan dan PT KAI untuk mempercepat realisasi proyek strategis, khususnya pengembangan Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis jalur ganda atau double track.
Saat ini, proyek KRL direncanakan hingga Sidoarjo. Namun, melihat tingginya mobilitas masyarakat, politisi tersebut mengusulkan agar lintasan layanan tersebut diperpanjang hingga Malang.
Pasalnya, kebutuhan transportasi massal di koridor Surabaya-Malang terus menunjukkan peningkatan signifikan, dengan rata-rata mencapai 50 perjalanan per hari.
Perpanjangan jalur KRL dinilai mampu menjadi tulang punggung transportasi yang lebih modern, efisien, dan berkapasitas besar.
Sementara itu, merespons masukan dari DPR, Kepala Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya, Daniel Johanes Hutabarat, memastikan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan matang. Masa angkutan Lebaran tahun ini diprediksi akan berlangsung pada 13 hingga 30 Maret 2026, dan Daop 8 sudah bersiap sejak jauh-jauh hari.
“Persiapan kita lakukan sejak satu bulan sebelum Lebaran, termasuk pemeriksaan sarana dan prasarana secara ketat bersama dengan tim dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui kegiatan RAM check,” jelas Daniel.
Untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat menggunakan moda transportasi rel, Daop 8 Surabaya menyiapkan total kapasitas hingga 533.000 tempat duduk.
Angka ini meningkat sekitar tujuh persen dibandingkan periode Lebaran tahun sebelumnya. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak menunda perencanaan perjalanan.
“Saat ini tingkat keterisian kursi masih sekitar 47 persen. Kami persilakan masyarakat untuk segera merencanakan dan memesan tiket perjalanan mudik menggunakan kereta api. Prediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 18 hingga 19 Maret mendatang,” katanya.
Daniel juga menyambut baik masukan dari DPR terkait peningkatan kapasitas kereta komuter. Pihaknya berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam hal peningkatan layanan public service obligation (PSO) dan dukungan penuh terhadap percepatan realisasi proyek KRL yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan.
Dengan sinergi ini, diharapkan angkutan Lebaran mendatang dapat berjalan aman, nyaman, dan mampu mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat.
Editor: Redaksi TVRINews
