Perang di Iran kembali menjadi pengingat keras bahwa krisis selalu datang tanpa aba-aba. Infrastruktur bisa runtuh dalam hitungan jam. Informasi bisa menjadi kabur dalam hitungan menit. Kepanikan bisa menyebar dalam hitungan detik.
Indonesia mungkin bukan negara konflik bersenjata. Tetapi Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Kita hidup di atas cincin api, berada di jalur gempa aktif, dikelilingi gunung api, dan menghadapi ancaman banjir serta cuaca ekstrem yang semakin diperparah oleh perubahan iklim.
Dan data global menunjukkan skala persoalannya tidak kecil. Dalam lima dekade terakhir, bencana alam telah menyebabkan sekitar 4,7 juta kematian dengan total kerugian ekonomi mencapai USD 5 triliun. Frekuensinya juga meningkat signifikan: 436 bencana tercatat pada 2021, jauh lebih tinggi dibandingkan tiga dekade sebelumnya.
Asia disebut sebagai kawasan paling rawan secara global, dan Indonesia termasuk dalam negara dengan skor risiko tinggi dalam laporan risiko dunia. Artinya, kita tidak sedang berbicara tentang kemungkinan. Kita sedang berbicara tentang kepastian risiko.
Teknologi Ada, Tapi Apakah Benar-Benar Dipakai?Di tengah risiko yang meningkat, teknologi mobile dipandang sebagai solusi strategis. Penelitian sistematis terbaru tentang teknologi mobile dalam manajemen bencana mengidentifikasi 77 aplikasi di 14 negara yang dirancang untuk mendukung pencegahan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana.
Secara teoritis, temuan ini menjanjikan. Sebanyak 64,94% aplikasi menyediakan fitur edukasi kebencanaan, dan 38,96% memiliki sistem peringatan dini (early warning system).
Early warning system atau sistem peringatan dini, adalah mekanisme yang memberi sinyal sebelum bencana terjadi agar masyarakat dapat melakukan tindakan penyelamatan. Secara global, sistem yang efektif bahkan disebut mampu mengurangi dampak hingga sekitar 30% jika informasi sampai tepat waktu.
Secara desain, ini kabar baik. Namun ada ironi besar. Sebanyak 33,96% aplikasi memiliki kurang dari 1.000 unduhan, dan hanya 11,32% yang menembus 1 juta unduhan. Lebih mengkhawatirkan lagi, 55,8% aplikasi tersebut kini tidak lagi aktif. Temuan ini tentu bukan detail teknis, tetapi alarm kebijakan.
Artinya, kita menghadapi kesenjangan serius antara niat teknologi dan kenyataan penggunaannya. Dalam literatur kebencanaan digital, ini dikenal sebagai adoption & engagement gap, yaitu kesenjangan antara orang mengunduh aplikasi dan benar-benar menggunakannya secara aktif saat dibutuhkan.
Install bukan berarti siap. Unduh bukan berarti percaya. Punya aplikasi bukan berarti punya sistem.
Bencana Bukan Hanya Soal Prediksi, Tapi KoordinasiRiset lain yang dipublikasikan dalam jurnal Urban Science (2025) meninjau 77 aplikasi kesiapsiagaan dan respons banjir. Temuan mereka mempertegas bahwa aplikasi yang efektif umumnya memiliki fitur inti:
-Real-time alerts (peringatan waktu nyata)
-Direktori kontak darurat
-Checklist kesiapsiagaan
-Peta interaktif
-Mekanisme pelaporan warga
Namun penelitian tersebut menunjukkan sesuatu yang lebih strategis:
Keberhasilan aplikasi bukan semata pada fitur, tetapi pada cara aplikasi itu dimobilisasi menjadi perilaku sosial.
Artinya, teknologi tidak otomatis menyelamatkan nyawa. Yang menyelamatkan nyawa adalah ketika teknologi menjadi kebiasaan, dipercaya, dan digunakan dalam situasi krisis.
Penelitian tersebut juga menggarisbawahi tiga strategi agar aplikasi benar-benar "hidup":
1. Community engagement melalui antarmuka yang ramah dan interaktif.
Community engagement berarti pelibatan aktif komunitas. Aplikasi harus dirancang agar orang merasa menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar penerima notifikasi pasif.
2. Integrasi kemampuan smartphone, seperti sensor gerak, GPS, hingga barometer.
Artinya, ponsel tidak hanya menerima informasi, tetapi juga bisa menjadi alat pengumpul data situasi lapangan.
3. Komunikasi real-time yang cepat, termasuk fitur push-to-talk.
Push to talk adalah sistem komunikasi suara instan, mirip walkie-talkie digital, yang memungkinkan koordinasi cepat ketika pesan teks terlalu lambat.
Kuncinya jelas bawa bencana bukan hanya soal prediksi. Bencana adalah soal koordinasi, yang membutuhkan komunikasi yang langsung, jelas, dan bisa dipercaya ketika kondisi berubah menit demi menit.
Masalah yang Lebih Dalam: Kepercayaan dan KeberlanjutanAngka 55,8% aplikasi yang tidak lagi aktif menunjukkan satu hal bahwa banyak solusi kebencanaan bersifat proyek jangka pendek. Tanpa pendanaan berkelanjutan, tanpa integrasi kelembagaan, dan tanpa pembaruan sistem, aplikasi mudah mati sebelum sempat matang.
Lebih dari itu, ada isu kepercayaan publik. Dalam situasi krisis, masyarakat akan mencari sumber yang dianggap paling kredibel. Jika sistem resmi lambat atau tidak konsisten, publik akan beralih ke media sosial, yang rentan disinformasi.
Dalam konteks perang, disinformasi bisa menjadi alat propaganda. Dalam konteks bencana, disinformasi bisa memicu kekacauan evakuasi.
Karena itu, manajemen peringatan bencana digital bukan sekadar proyek IT, namun, infrastruktur kepercayaan.
Indonesia: Dari Aplikasi ke EkosistemJika Indonesia ingin belajar dari pengalaman global, maka kita harus melampaui pendekatan berbasis aplikasi tunggal. Yang kita butuhkan adalah ekosistem peringatan bencana digital:
-Multi-kanal (aplikasi, SMS, cell broadcast, media sosial resmi)
-Berbasis lokasi real-time
-Terintegrasi lintas lembaga
-Inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas
-Berkelanjutan secara pendanaan dan regulasi
Karena dalam bencana, yang diuji bukan kecanggihan presentasi peluncuran aplikasi, namun, apakah dalam detik pertama krisis, informasi sampai dengan jelas.
Kita sudah punya pahlawan lapangan. Kini kita butuh orkestrasi dgital. Di setiap bencana besar di Indonesia, dari tsunami, gempa, hingga banjir bandang, kita selalu menyaksikan hal yang sama: relawan bergerak cepat. Aparat negara, TNI dan Polri, turun tanpa menunggu lama. LSM, komunitas lokal, organisasi keagamaan, mahasiswa, hingga warga biasa, hadir membawa logistik dan tenaga.
Kita tidak pernah kekurangan empati. Kita tidak pernah kekurangan keberanian. Yang kita kekurangan adalah orkestrasi.
Di lapangan, bantuan kadang menumpuk di satu titik dan kosong di titik lain. Informasi kebutuhan sering tidak sinkron. Publik yang ingin membantu bingung harus menyalurkan lewat mana. Data dari BNPB, laporan pemerintah daerah, dan inisiatif masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu dashboard nasional yang bisa diakses publik secara transparan.
Di sinilah peran lembaga seperti Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi krusial. Bukan mengambil alih fungsi BNPB atau kementerian teknis lainnya, tetapi menjadi dirigen digital nasional, mengorkestrasi data, komunikasi, dan pelacakan bantuan dalam satu sistem terpadu.
Dari Bantuan Spontan ke Bantuan Terlacak. Kita hidup di era di mana paket belanja daring bisa dilacak sampai ke depan pintu rumah. Kita tahu barang berada di gudang mana, dikirim oleh siapa, dan tiba kapan. Mengapa mekanisme serupa tidak kita adopsi untuk bantuan bencana?
Bayangkan jika sistem nasional memungkinkan:
-Masyarakat melihat kebutuhan riil di lokasi terdampak (beras, selimut, obat, air bersih).
-Relawan atau donatur mengunggah bukti pengiriman bantuan.
-Sistem memberi kode pelacakan (tracking code).
-Posko penerima mengonfirmasi barang telah diterima.
-Publik dapat melihat progres distribusi secara real-time.
Model seperti ini bukan sekadar transparansi, namun cara untuk membangun trust infrastructure, infrastruktur kepercayaan. Publik tidak lagi ragu apakah bantuannya sampai. Negara tidak lagi kesulitan memetakan distribusi. Duplikasi bantuan dapat dikurangi.
Dalam konteks kebijakan digital, ini disebut end to end visibility, yaitu visibilitas dari awal sampai akhir proses. Indonesia sangat mungkin mengadopsinya.
Kita tidak sedang perang, tapi kita tidak punya hak untuk lalai. Perang di Iran memperlihatkan betapa krusialnya sistem komunikasi dalam krisis. Indonesia mungkin tidak menghadapi misil, tetapi kita menghadapi gempa, tsunami, dan banjir yang sama mematikannya.
Bencana tidak memberi notifikasi sebelumnya. Yang bisa memberi notifikasi hanyalah sistem kita sendiri. Dan ketika risiko meningkat secara global, dengan jutaan korban jiwa dan triliunan dolar kerugian dalam lima dekade terakhir, kita tidak bisa lagi puas dengan simbol modernitas berupa aplikasi.
Kita membutuhkan sistem yang hidup. Sistem yang dipercaya. Sistem yang tidak mati ketika berita bencana berhenti menjadi trending topic.
Karena dalam bencana, yang paling mahal bukan hanya kerugian ekonomi. Tetapi menit pertama yang hilang, karena kita belum siap.
Dr Devie Rahmawati, CICS. Folks Strategic dan Tim Disaster Risk Reduction Center (DRRC) UI.
(rdp/tor)
