Danantara Indonesia menegaskan proses lelang atau tender proyek waste to energy (WtE) dijalankan dengan tata kelola yang ketat dan berlapis.
Hal ini menyusul pengumuman pemenang lelang proyek pengolahan sampah menjadi listrik (Waste to Energy/ WTE) yang dilakukan pada pekan kedua Maret 2026 untuk empat kota prioritas [batch pertama], yakni Bali, Bekasi, Bogor, dan Yogyakarta.
Director Investments Danantara Investment Management (DIM) Fadli Rahman mengatakan, sejak awal Danantara membangun sistem seleksi berbasis prakualifikasi melalui Daftar Penyedia Teknologi Tetap (DPT). Hanya perusahaan yang telah lolos seleksi awal yang berhak mengikuti tender di setiap lokasi proyek.
“Ada 24 perusahaan yang tergabung dalam Daftar Penyedia Teknologi tetap. Jadi setiap kita buka satu lokasi, yang boleh daftar cuma 24 itu. Di luar itu nggak boleh masuk,” ujar Fadli di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (26/2).
Skema ini diterapkan untuk memastikan hanya penyedia teknologi dengan rekam jejak, kapasitas teknis, dan kesiapan finansial yang memadai yang dapat bersaing dalam proyek strategis nasional tersebut.
Tender proyek WtE ini diikuti sekitar 200 perusahaan asing pada penjajakan awal. Setelah proses seleksi, jumlah tersebut mengerucut menjadi 24 peserta tahap lanjutan, terdiri dari 20 perusahaan asal China, tiga perusahaan Jepang, dan satu perusahaan Prancis.
Untuk menjaga objektivitas dan kualitas seleksi, Danantara membentuk komite tender yang melibatkan puluhan tenaga ahli independen dari dalam dan luar negeri.Keterlibatan banyak pihak ini menjadi bagian dari upaya Danantara memastikan proses tender berjalan proper dan sesuai praktik terbaik global.
“Dibantu oleh banyak advisory-advisory dari dalam dan luar negeri. Kita datangkan orang dari India, dari China, dari Thailand, dari Eropa, dari Australia untuk melihat tender ini bareng-bareng supaya kita ini bener-bener proper. Ada sekitar 60 orang yang terlibat dalam me-review proposal-proposal mereka,” jelas Fadli.
Fadli menegaskan penentuan pemenang tender tidak semata-mata didasarkan pada harga penawaran. Evaluasi dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek administratif, teknis, lingkungan, sosial, hingga keekonomian proyek. Seluruh peserta tender juga diwajibkan menggandeng mitra lokal (swasta maupun BUMN) sebagai bagian dari skema pengembangan proyek.
“Administrasi dari background perusahaannya itu sendiri, technicalities, kemampuan teknikalnya mereka dan kemampuan nilai teknikal dari proposalnya mereka baik itu dari sisi equipment, kemampuan mereka mengoperasikan, kualitas dari desainnya atau equipment-nya itu sendiri,” urai Fadli.
“Sama kualitas atau rencana dari pembangunnya mereka, kualitas dari penanganan sisi lingkungan (environment dan sosial), local partner-nya dan juga keekonomiannya,” imbuhnya.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang menjadi fondasi pengembangan proyek WtE di Indonesia.
Mitra Lokal Dinilai SubstansialDalam proses seleksi, Danantara juga memberi perhatian besar pada peran mitra lokal. Perusahaan lokal ditegaskan tidak boleh hanya menjadi pelengkap administrasi atau formalitas semata. Ia menjelaskan, pihaknya menilai sejauh mana pengaruh dan keterlibatan nyata mitra lokal dalam proyek, sebab kepemilikan dan kontrol merupakan dua hal yang berbeda.
Sementara itu, Danantara memastikan mitra lokal ikut terlibat aktif dalam diskusi dan negosiasi sejak awal.
“Nah, mitra lokal itu ikut di diskusi dan negosiasi kita terus. Jadi nanti ‘kamu kayak gini ya, nanti kamu ikut terlibat dalam memastikan di sana lancar ya’, karena kan mereka (perusahaan asing) nggak punya kearifan lokalnya nih. Kearifan lokal itu dari mitra lokal tersebut dan termasuk kita (Danantara) kalau dari sisi pusatnya,” tambahnya.
Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan adanya transfer pengetahuan, penguatan kapasitas lokal, dan dampak ekonomi nyata di daerah proyek WtE.
Setiap proposal yang lolos, akan melalui tahap dua berupa uji risiko secara mendalam, mencakup kemampuan teknikal, finansial, serta risiko yang dapat dikelola sesuai ketentuan Perpres No. 109 tahun 2025,
“Pemenang adalah sesuai dengan Perpres itu yang memiliki kemampuan teknikal yang sangat baik kemampuan finansial dan ekonomi yang sangat baik dan juga risiko yang bisa termanage dengan baik gitu,” jelas Fadli.
Fadli memastikan proses tender batch pertama ini sekaligus dirancang sebagai acuan untuk pengembangan proyek WtE di total 33 lokasi ke depan.
Nantinya, setelah pemenang tender ditetapkan, perusahaan terpilih akan menandatangani kerja sama dengan PT PLN (Persero) dan pemda terkait. Proses feasibility study (FS), persiapan pembiayaan, serta konstruksi akan berjalan paralel.
Fadli memastikan konstruksi dapat dimulai sekitar empat bulan setelah penetapan pemenang tender. Secara keseluruhan, pembangunan diperkirakan berlangsung sekitar 20 bulan setelah penandatanganan perjanjian, sehingga operasi komersial ditargetkan pada akhir 2027 atau awal 2028.
Dengan pendekatan tata kelola yang ketat, Danantara menegaskan pengembangan proyek WtE tidak hanya berorientasi pada percepatan, tetapi juga pada kredibilitas, transparansi, dan keberlanjutan jangka panjang.
