Kementerian Luar Negeri (Kemlu) belum mempertimbangkan keluarnya Indonesia dari Dewan Perdamaian Gaza atau BoP. Hingga saat ini pemerintah menilai kegiatan BoP masih konsisten dalam stabilitas dan konstruksi di Palestina.
Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menyampaikan kepesertaan Indonesia dalam BoP dinilai selaras dengan prinsip konstitusi dan kepentingan nasional. Selain itu, tujuan utama BoP adalah kedamaian dan stabilitas di Palestina.
"Kami sangat sadar keingintahuan publik terkait status keanggotaan Indonesia dalam BoP. Kami mau menekankan semua keputusan terkait keputusan partisipasi Indonesia adalah dengan prinsip kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional," kata Yvonne dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (6/3).
Hingga saat ini, Presiden Prabowo belum menyatakan tegas keluar dari BOP. Dia hanya menunjukkan sinyal mengevaluasi keanggotaan BOP saat pertemuan dengan 160 lebih kiai dan ulama dalam acara silaturahmi dan dialog di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (5/3) malam. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Cholil Nafis mengatakan Prabowo menjelaskan niat dan tujuan utama Indonesia bergabung BoP ialah untuk kemerdekaan Palestina.
“Jika tidak untuk kemerdekaan Palestina, Beliau siap mundur. Itu yang terbaru dari beliau. Beliau berkomitmen semua yang dilakukan untuk Palestina, untuk kemerdekaan Palestina," kata Cholil seperti dikutip Jumat (6/3).
Menurut Cholil, dalam pertemuan dengan para ulama Prabowo beberapa kali menjelaskan bahwa ia akan keluar jika BoP melenceng dari tujuan awal. Ia pun menyebut Indonesia bergabung di BoP lantaran ingin turut memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Cholil melanjutkan dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan yang mengaitkan antara masa depan BoP dengan serangan sepihak terhadap Iran yang dilakukan Amerika Serikat selaku penggagas BoP dan zionis Israel, anggota BoP. "BoP spesifik untuk Palestina," kata Kiai Cholil.
Opsi untuk keluar BoP pernah disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para kiai dan ulama dalam pertemuan di Istana pada 3 Februari 2026.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri 2001-2009 Hassan Wirajuda menilai perdebatan mengenai keberlanjutan Indonesia di BoP muncul karena situasi konflik saat ini berpotensi melemahkan efektivitas organisasi tersebut.
Hal ini mencuat setelah adanya serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Agung Ayatullah Khamenei.
Pemerintah kini disebut tengah mengevaluasi posisi Indonesia dalam BoP sembari terus memantau seluruh perkembangan terkini sebelum mengambil keputusan akhir nantinya.
"Presiden mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar. Itu sangat jelas, beliau (Prabowo) tidak menutupi," kata Hassan, Selasa (3/3).
