Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari tanggal 7–8 Maret 2026. Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas layanan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
Kegiatan ini dilaksanakan serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), yakni KPPG Jakarta, KPPG Bogor, KPPG Bandung, KPPG Cirebon, KPPG Semarang, KPPG Sleman, KPPG Surabaya, dan KPPG Jember. Adapun, jumlah peserta mencapai 500 orang per hari.
"Pelatihan penjamah makanan ini, salah satu persyaratan untuk mendapatkan SLHS dan dengan SLHS ini kegiatan Program MGB atau produksi-produksi makan bergizi dilaksanakan pada satu tempat yang memang sarana-prasarananya itu sudah terjamin kebersihannya, kesehatannya. Makanya disebut laik higiene sanitasi kesehatan,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dalam keterangannya, Sabtu, 7 Maret 2026.
Bimbingan teknis ini dibuka secara hybrid oleh Sony. Salah satu kegiatan dilaksanakan di Swiss-Bell Hotel Serpong, Tangerang pada 7-8 Maret 2026. Kegiatan diikuti 400 peserta dari perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), relawan, mitra/yayasan, juru masak, dan lainnya yang terlibat aktif dalam penyaluran program MBG untuk melakukan sertifikasi SPPG.
Baca Juga :
Sony menyebut Program MBG saat ini telah berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang sangat besar. Pasalnya, sudah lebih dari 25 ribu SPPG berdiri di seluruh Indonesia, yang sebagian besar diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat.
"Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dapur SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga," ujar Sony.
Lebih lanjut, Sony mengatakan BGN telah mengarahkan kepada seluruh KSPPG untuk mengingatkan mitra-mitranya dari sejak dinyatakan operasional sampai 30 hari harus segera mendaftar proses SLHS. Apabila 30 hari belum daftar, kata dia, maka BGN akan menghentikan operasional SPPG tersebut.
Menurutnya, hingga Jumat, 6 Maret 2026 malam ada 25.061 SPPG yang sudah diperiksa oleh jajaran Direktur Pemantauan dan Pengawasan. Diketahui ada beberapa SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. SPPG itu langsung diberi surat peringatan kesatu, surat peringatan kedua, dan ada juga yang langsung dihentikan.
“Contoh pada waktu saya langsung datang ke satu tempat di satu provinsi, melihat sarana prasarana ini benar-benar memang tidak layak dan langsung saat itu juga dihentikan, karena memang saranannya betul-betul tidak layak. Kita cek itu dari mulai sirkulasi udara, suhu ruangan seperti apa pada saat produksi, termasuk instalasi pengolahan air limbah (ipal), ada yang ipal hanya berupa septic tank,” kata Sony.
Sony mepanjutkan bimtek SLHS juga fokus pada penerapan prinsip higiene sanitasi pangan siap saji. Meliputi enam prinsip, yaitu Higiene Sanitasi Makanan, Higiene Perorangan, Sanitasi Tempat dan Bangunan, Sanitasi Peralatan, dan Standar Baku Mutu.
"Dengan demikian program MBG ini dapat dilakukan dengan peningkatan mutu atau kualitas sehingga akan menjadi MBG yang berdampak positif bagi generasi kita," ungkap Sony.
Untuk itu, Sony mengimbau kepada KSPPG untuk memiliki tiga media sosial. Menurutnya, media sosial wajib dimiliki sebagai sarana komunikasi antara KSPPG dengan masyarakat. Seperti menginformasikan menu makanan, kandungan, gizi, dan harga makanan.
"Misalkan hari ini nasi, kemudian ayam teriyaki, lalu steam wortel dan buncis, buahnya pisang, nah itu harus ada harganya,” beber Sony.
Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Foto: Dok. Istimewa
Di samping itu, Sony mempersilakan masyarakat memonitor situasi di dilapangan untuk menyesuaikan harga per item makanan yang disajikan. Misal harga satu biji pisang. Menurutnya, bila ditemukan harganya tidak sesuai, masyarakat bisa langsung protes ke media sosial yang dimiliki SPPG tersebut atau menghubungi hotline 127, serta WhatsApp yang dimiliki masing-masing SPPG.
Sementara itu, pada pembukaan di KPPG Cirebon, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, menegaskan kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya. Menurutnya, standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG.
Ia juga menekankan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan dan Percepatan SLHS, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran yang memadai dalam menjalankan tugasnya di masing-masing SPPG.
“Selain itu, percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, dan memenuhi standar sanitasi,” ungkap Suardi.
