Jakarta, CNBC Indonesia — Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia masih sangat besar. Ia mengungkapkan, bahkan 27 juta keluarga tinggal rumah tak layak huni dengan kondisi yang memprihatinkan.
"Ada 27 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni berarti tempat kumuh, gubuk-gubuk, tempat tidak ada air tidak ada listrik dan sebagainya-sebagainya," ujarnya di Cikarang, Jawa Barat, Minggu (8/3/2026).
Hashim mengatakan, backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah tangga yang membutuhkan hunian dan ketersediaan suplai rumah layak huni masih sangat besar.
"Ada yang sudah minta (hunian layak), sudah antrean itu antara 9 sampai 15 juta keluarga yang masih mencari antrean mendapat rumah baru," ungkapnya.
Menurutnya, hal itu mendorong pemerintah untuk mempercepat program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, pembangunan perumahan juga dapat memberi dampak multiplier efek bagi sektor industri lainnya.
Kontribusi sektor perumahan menyumbang sekitar 2% dari pertumbuhan ekonomi nasional. Jika program perumahan dapat dilakukan maka dapat meningkatkan perekonomian secara keseluruhan.
"kita sudah perkirakan kalau nanti semua jalan sesuai dengan keinginan kita 3 juta rumah apartemen kalau bisa tiap tahun, ini kita bisa dapat 1,5 sampai 2 persen. Kalau sekarang pemerintah 5,3%, dari perumahan kita bisa dapat sampai 7 persen," ungkapnya.
Hashim menambahkan, pemerintah baru saja menggandeng Lippo Grup untuk membangun 140.000 unit hunian vertikal di lahan hibah seluas 30 hektare di kawasan Cikarang, Jawa Barat.
Selanjutnya, pemerintah juga akan membangun hunian di lahan seluas 45 hektare milik Kementerian Komdigi termasuk Radio Republik Indonesia, dan 41 hektare lahan milik Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat.
(mkh/mkh) Add as a preferred
source on Google
