Jakarta (ANTARA) - Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah, menilai diplomasi Indonesia dan Pakistan dalam upaya meredam eskalasi militer di negara-negara Timur Tengah dapat menjadi “lilin kecil” atau harapan perdamaian bagi masyarakat di dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan Reza, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu, terkait rencana Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif untuk bertolak ke Teheran, Iran, untuk membantu de-eskalasi militer yang terjadi di negara-negara Teluk pasca serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran.
“Diplomasi Indonesia dan Pakistan ini sekecil apapun hasilnya, dapat menjadi lilin kecil bagi mayoritas masyarakat di dunia, terutama sekali di Timur Tengah, perihal konsistensi Indonesia dalam mengupayakan perdamaian dunia,” kata Reza.
Akademisi itu menilai bahwa upaya untuk melakukan deeskalasi sangatlah penting, asalkan ditujukan terutama sekali kepada Amerika Serikat, yang merupakan penyebab krisis di Teluk, bahkan dapat dapat memicu Perang Dunia 3.
Dalam upaya de-eskalasi, Reza menyarankan agar Indonesia dan Pakistan mengedepankan akar masalah dari perspektif krisis, yang dijelaskan secara hukum internasional dan pelanggaran prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Setelah Indonesia dan Pakistan menghasilkan kebulatan tekad, lanjutnya, prakarsa tersebut dikonsultasikan dengan organisasi lain, Developing Eight (D-8), OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), Gerakan Non Blok, dan Liga Arab, guna selanjutnya menjadi kerangka bagi Resolusi Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB.
“Semua proses yang dihasilkan selanjutnya dijadikan materi diplomasi publik, sehingga menjadi referensi seluruh media massa internasional,” ucap Reza.
Dalam konteks diplomasi aktif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan PM Sharif, Reza menilai bahwa upaya tersebut sangat penting bagi Indonesia dan Pakistan yang sesama anggota D-8, dengan Iran sebagai salah satu anggotanya.
Selain keanggotaan pada D-8, Indonesia dan Pakistan juga merupakan negara demokrasi modern dengan kombinasi penduduk Muslim yang berpotensi menjadi referensi bagi pembangunan dunia secara berkelanjutan, kata Reza.
“Koordinasi Indonesia dan Pakistan akan menjadi modal bagi pembangunan D8, yang akan menyelenggarakan KTT di Jakarta bulan April mendatang,” ucapnya.
Adapun rencana untuk menyambangi Teheran, disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan para kiai, ulama, serta cendekiawan muslim di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (5/3) malam.
"Beliau (Presiden Prabowo) tadi bercerita sebelum pertemuan ini, tadi ada bicara telepon dengan Perdana Menteri Pakistan," kata Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie.
"Dan yang saya bersyukur Presiden (Prabowo), Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran. Itu yang diterangkan tadi oleh Presiden," sambung dia.
Baca juga: BRIN: Mediasi Timteng harus tekan AS dan Israel hentikan agresi
Baca juga: ICMI dorong Indonesia manfaatkan BoP untuk mediasi konflik
Baca juga: Kemlu: Presiden ke Iran untuk redam eskalasi wujud polugri bebas-aktif
Pernyataan tersebut disampaikan Reza, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu, terkait rencana Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif untuk bertolak ke Teheran, Iran, untuk membantu de-eskalasi militer yang terjadi di negara-negara Teluk pasca serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran.
“Diplomasi Indonesia dan Pakistan ini sekecil apapun hasilnya, dapat menjadi lilin kecil bagi mayoritas masyarakat di dunia, terutama sekali di Timur Tengah, perihal konsistensi Indonesia dalam mengupayakan perdamaian dunia,” kata Reza.
Akademisi itu menilai bahwa upaya untuk melakukan deeskalasi sangatlah penting, asalkan ditujukan terutama sekali kepada Amerika Serikat, yang merupakan penyebab krisis di Teluk, bahkan dapat dapat memicu Perang Dunia 3.
Dalam upaya de-eskalasi, Reza menyarankan agar Indonesia dan Pakistan mengedepankan akar masalah dari perspektif krisis, yang dijelaskan secara hukum internasional dan pelanggaran prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Setelah Indonesia dan Pakistan menghasilkan kebulatan tekad, lanjutnya, prakarsa tersebut dikonsultasikan dengan organisasi lain, Developing Eight (D-8), OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), Gerakan Non Blok, dan Liga Arab, guna selanjutnya menjadi kerangka bagi Resolusi Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB.
“Semua proses yang dihasilkan selanjutnya dijadikan materi diplomasi publik, sehingga menjadi referensi seluruh media massa internasional,” ucap Reza.
Dalam konteks diplomasi aktif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan PM Sharif, Reza menilai bahwa upaya tersebut sangat penting bagi Indonesia dan Pakistan yang sesama anggota D-8, dengan Iran sebagai salah satu anggotanya.
Selain keanggotaan pada D-8, Indonesia dan Pakistan juga merupakan negara demokrasi modern dengan kombinasi penduduk Muslim yang berpotensi menjadi referensi bagi pembangunan dunia secara berkelanjutan, kata Reza.
“Koordinasi Indonesia dan Pakistan akan menjadi modal bagi pembangunan D8, yang akan menyelenggarakan KTT di Jakarta bulan April mendatang,” ucapnya.
Adapun rencana untuk menyambangi Teheran, disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan para kiai, ulama, serta cendekiawan muslim di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (5/3) malam.
"Beliau (Presiden Prabowo) tadi bercerita sebelum pertemuan ini, tadi ada bicara telepon dengan Perdana Menteri Pakistan," kata Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie.
"Dan yang saya bersyukur Presiden (Prabowo), Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran. Itu yang diterangkan tadi oleh Presiden," sambung dia.
Baca juga: BRIN: Mediasi Timteng harus tekan AS dan Israel hentikan agresi
Baca juga: ICMI dorong Indonesia manfaatkan BoP untuk mediasi konflik
Baca juga: Kemlu: Presiden ke Iran untuk redam eskalasi wujud polugri bebas-aktif
