Ketika Amerika Serikat dan Israel sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk berperang, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebut Indonesia hanya konsumen, karena kesepakatan dagang resiprokal alias Agreement on Reciprocal Tariff (ART) AS – RI.
Komando Pusat Amerika Serikat atau United States Central Command (Centcom) mengakui penggunaan teknologi AI dalam serangan ke Iran. Kecerdasan artifisial digunakan untuk membantu proses penyaringan awal data intelijen.
Celios menilai Indonesia hanya bisa menjadi konsumen di tengah tren perang berbasis AI. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai, kesepakatan dagang resiprokal memuat beberapa klausul yang berisiko tinggi menghambat pengembangan ekosistem digital Indonesia. Pertama, klausul 2.3.1, Bhima mengatakan pasal ini terdapat ketentuan sertifikasi perangkat informasi teknologi harus diakreditasi oleh lembaga AS.
Kedua, klausul 3.4 terkait akses pasar yang membuat Pemerintah Indonesia tidak lagi memberikan kewajiban bagi perusahaan AS untuk melakukan transfer teknologi. “Kesempatan Indonesia untuk mempelajari AI dari AS akan sulit. Padahal AS, selain Cina, yang memiliki first mover advantage dalam hal teknologi AI,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Jumat (6/3).
Ketiga, klausul 5.2 menyebutkan kewajiban Indonesia memakai pemasok yang tidak bertentangan dengan kepentingan keamanan dari AS termasuk 5G, 6G, kabel bawah laut hingga satelit komunikasi. Bhima mengatakan, Indonesia hampir tidak mungkin mengembangkan AI sendiri.
“Begitu Indonesia membuat AI, akan dibilang rentan berseberangan dengan AI milik AS. Terminasi proyek AI lokal sangat dimungkinkan ketika perjanjian ART diratifikasi. Percuma Indonesia membangun talenta AI,” ujarnya.
Keempat yaitu klausul 5.3 merupakan poison pill karena Indonesia harus memiliki kerja sama eksklusif dengan AS termasuk dalam bidang teknologi. Bhima menilai, hal ini membuat Indonesia sulit bekerja sama dengan Cina, misalnya lewat Huawei untuk pengembangan proyek AI bersama.
“Atau ketika ada perusahaan digital Indonesia kerja sama dengan Uni Eropa soal AI, bisa disetop oleh AS,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan perjanjian dengan AS membuat Indonesia tidak memiliki ruang transfer teknologi oleh perusahaan AI ke perusahaan digital di dalam negeri.
“Bahkan untuk pengetahuan soal data, Indonesia tidak bisa memaksa perusahaan AS untuk diberikan ke Indonesia,” kata Huda.
Alhasil, Huda menyebut perusahaan startup digital Indonesia hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Pada akhirnya, pengembangan AI pun akan sangat-sangat terbatas.
Akibatnya, Huda mengatakan dalam jangka pendek, pengembangan AI dalam negeri hanya program derivatif teknologi AI. “Kita tetap harus membayar layanan AI karena kita tidak mampu menciptakan AI sendiri,” ujar Huda.
Huda mengakui masih ada capital outflow atau aliran modal asing yang terjadi dalam jangka pendek maupun menengah. Namun dalam jangka panjang, human capital index atau pengukuran kualitas sumber daya manusia akan stagnan.
