jpnn.com - Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan sedang mempersiapkan Konferensi Internasional Indonesia Timur guna mengkritisi ketahanan energi, transisi energi, dan kritis mineral (Eastern Indonesia International Conference on Critical Mineral and Energy Transition) di Kota Makassar.
"Juni ini Walhi Sulsel bersama NGO di Kawasan Timur Indonesia mengagendakan dengan skalanya besar, skala internasional. Konferensi terkait dengan ketahanan energi, transisi energi dan atau mineral kritis," kata Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin di Makassar, Minggu (8/3/2026).
BACA JUGA: Apa Maksud Panglima TNI Menginstruksikan Status Siaga 1?
Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Makassar dengan menghadirkan organisasi nonpemerintah dari internasional serta turut mengundang partisipan dari daerah lain untuk membahas sejumlah hal berkaitan energi.
Dia menjelaskan bahwa dalam konferensi nanti menggagas satu gerakan kolektif perlindungan Sulawesi dan Indonesia Timur dari ekspansi tambang nikel dan energi kotor.
BACA JUGA: Paijo Parikesit: Awas Ada Gerakan Menjatuhkan Presiden Pakai Isu BOP dan ART
"Sebab, hal ini dianggap penting untuk keberlangsungan lingkungan hidup," ucapnya.
Sejauh ini, Walhi lebih banyak melakukan konsolidasi dengan agenda-agenda besar terutama soal perlindungan ekosistem esensial, hutan karts, maupun masalah di pesisir.
Selain itu, mendorong keadilan urban, keadilan masyarakat perkotaan, serta menggagas dekarbonisasi, transisi mineral dan energi. Alasannya, mengembalikan ruang hidup maupun penguatan pelestarian lingkungan.
"Paling penting adalah memperkuat kembali ruang sipil, kebebasan sipil yang kini kelihatannya mengalami kemunduran, maupun kemerosotan. Di sisi lain pemerintah dinilai tidak lagi mau mendengar masukan, terutama soal keberlangsungan ruang hidup," katanya.
Al Amin melihat, keadilan ekologi atau perbaikan lingkungan hidup tidak hanya secara teori apalagi wacana tanpa diawali dengan gerakan masif.
Ruang kebebasan berekspresi, keterbukaan ruang sipil maupun penguatan supremasi sipil di Sulsel mestinya diakomodir, bukan dibatasi.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihaknya memfokuskan isu-isu penguatan lingkungan dan energi melalui konsolidasi-konsolidasi melibatkan NGO, partisipan, akademisi, pencinta alam, komunitas akar rumput serta jurnalis guna menguatkan posisi dan ruang hidup di hadapan pemerintah.
"Tidak kalah penting, kami masih tetap fokus menjaga hutan terakhir atau bentang alam hutan terakhir di bagian utara Sulsel yang hari ini sedang terancam ekstraksi atau bisnis pertambangan yang kian masif," ucapnya menegaskan.
Walhi turut merespons penolakan geothermal di Kabupaten Luwu Utara yang rencananya dieksploitasi diduga oleh perusahaan dari Israel. Hal ini sangat penting, sebab dampaknya kembali merusak alam.
"Kami berharap, pemerintah bisa meninjau ulang, gubernur tinjau ulang dan mengeluarkan rekomendasi ke Pak Presiden untuk meninjau ulang izin pemanfaatan eksploitasi untuk geotermal, serta pembangunan-pembangunan geothermal," ujarnya.(ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
