JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) agar tidak memaksa pengusaha memberikan tunjangan hari raya (THR) menjelang Idul Fitri.
Menurut Pramono, pemberian THR sebaiknya tidak disertai unsur paksaan agar iklim usaha di Jakarta tetap kondusif.
“Mudah-mudahan sekali lagi tidak ada pemaksaan dari ormas atau siapa pun untuk minta THR,” kata Pramono saat ditemui di wilayah Jakarta Timur, Selasa (10/3/2026).
Baca juga: Kisah Pekerja yang Tak Pernah Menikmati THR Sendiri: Saya Percaya Kalkulator Tuhan
Pramono mengatakan, Jakarta selama ini dikenal memiliki iklim usaha yang kondusif. Karena itu, ia berharap hubungan antara pengusaha dan masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.
Ia juga menyarankan para pengusaha untuk menyikapi permintaan THR dari pihak luar dengan bijak. Menurut dia, menjaga situasi yang kondusif menjadi hal penting agar aktivitas ekonomi di ibu kota tetap berjalan lancar.
“Bagi pengusaha, kalau boleh saya sarankan, karena Jakarta ini terutama kita menjaga kehidupan yang sudah berjalan dengan baik,” kata dia.
Pramono menambahkan, pemerintah daerah ingin memastikan suasana menjelang Idul Fitri tetap aman dan nyaman, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha di Jakarta.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan sejumlah kegiatan untuk menyemarakkan Ramadan dan menyambut Lebaran.
Pada 12 Maret 2026 akan digelar Hijab Fashion Show di kawasan Tanah Abang. Selanjutnya, pada 19 Maret akan diadakan Festival Bedug pada malam hari yang dilanjutkan dengan pawai obor.
Baca juga: Pemprov DKI Dahulukan THR PJLP, ASN Menyusul
“Pada 12 Maret nanti ada Hijab Fashion Show di Tanah Abang. Kemudian pada tanggal 19 akan ada bedug festival malam hari dan juga pawai obor,” kata Pramono.
