Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewaspadai sejumlah dampak terhadap perekonomian domestik apabila terjadi penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan energi dunia.
Menurut Purbaya, penutupan Selat Hormuz berpotensi mengganggu pasokan energi global dan memicu lonjakan harga komoditas, terutama minyak. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global.
“Ketidakpastian ini tercermin dari meningkatnya sentimen risk-off di pasar global, terlihat dari volatilitas tinggi di berbagai indeks pasar, pergeseran dana ke aset safe haven, penguatan dolar AS, serta kenaikan imbal hasil US Treasury 10 tahun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan dampak situasi global tersebut dapat ditransmisikan ke Indonesia melalui sejumlah jalur yang perlu diantisipasi pemerintah.
Dari sisi perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas Indonesia. Kondisi tersebut dapat menekan surplus neraca perdagangan sekaligus memengaruhi neraca pembayaran.
Sementara dari jalur pasar keuangan, meningkatnya ketidakpastian global berisiko memicu arus keluar modal (capital outflow). Dampaknya dapat menekan pasar saham, obligasi, serta nilai tukar rupiah, sekaligus meningkatkan biaya pendanaan atau cost of fund.
Baca Juga: Purbaya Umumkan Defisit APBN Tembus Rp135,7 Triliun hingga Februari 2026
Baca Juga: Bahlil dan Purbaya Kompak, Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi hingga Idulfitri
Baca Juga: Harga Minyak Tembus $100, Menkeu Purbaya: MBG Tidak Dipangkas, tapi Beli Motor Pakai Anggaran Gizi Akan Dihentikan
Selain itu, dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berperan sebagai shock absorber di tengah tekanan global. Namun pemerintah juga harus mengantisipasi potensi kenaikan belanja subsidi energi serta peningkatan beban bunga utang.
Di sisi lain, terdapat peluang tambahan penerimaan negara atau windfall profit dari kenaikan harga sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan nikel.
“Pemerintah terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif, dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujar Purbaya.
