FAJAR, JAKARTA – Sungguh aneh bin ajaib. Keputusan FIFA mengejutkan publik, karena menolak memberi sanksi terhadap Israel terkait partisipasi mereka di kompetisi internasional.
FIFA memilih melawan putusan Mahkamah Internasional.
Dalam kasus ini FIFA tidak membekukan Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA). Padahal ada gugatan dari Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) dan sebuah putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menganggap Israel melakukan penjajahan di Tepi Barat.
Dalam laporan terbaru dari The Athletic, mantan hakim Mahkamah Internasional, Michael Dugard, mengkritik FIFA karena gagal bertindak berdasarkan hukum internasional yang jelas.
Dugard yang juga dikenal sebagai pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Palestina, menilai keputusan FIFA ini sebagai bentuk pengabaian terhadap putusan ICJ yang menegaskan bahwa wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza adalah milik Palestina, dan Israel harus segera mengakhiri pendudukan.
Mengabaikan Hukum Internasional
Pada Kamis lalu, FIFA mengumumkan bahwa tidak akan ada sanksi terhadap Israel, dengan alasan bahwa “status hukum akhir Tepi Barat adalah masalah yang belum terselesaikan dan sangat kompleks menurut hukum publik internasional.”
Penolakan FIFA untuk bertindak ini dianggap bertentangan dengan keputusan ICJ yang telah memutuskan bahwa Israel seharusnya menarik diri dari wilayah-wilayah yang diduduki tersebut.
Tindakan ini semakin memperburuk hubungan FIFA dengan banyak pihak, terutama setelah pengakuan bahwa FIFA mengizinkan tim-tim Israel untuk bertanding di wilayah yang dipersengketakan, seperti pemukiman Israel di Tepi Barat. Keputusan ini jelas tidak hanya memperburuk reputasi FIFA, tetapi juga memperparah ketegangan internasional terkait konflik Israel-Palestina.
Kritik dari Mantan Hakim ICJ
Michael Dugard, yang juga merupakan aktivis kampanye Game Over Israel, menyatakan bahwa FIFA dan UEFA harus bertanggung jawab atas keputusan mereka yang “secara sengaja melawan” putusan Mahkamah Internasional terkait wilayah pendudukan Palestina.
Dugard menambahkan, “FIFA dan UEFA melanggar hukum internasional dengan membiarkan Israel terus berkompetisi di kompetisi internasional. Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, yang mencakup genosida, apartheid, dan pendudukan.”
FIFA dan Hubungannya dengan Israel
Kontroversi ini semakin rumit ketika mempertimbangkan hubungan dekat FIFA dengan Presiden AS Donald Trump, yang dikenal sebagai sekutu kuat Israel. Pada Desember 2025, Gianni Infantino, Presiden FIFA, memberikan Penghargaan Perdamaian FIFA kepada Trump meskipun rekam jejak presiden AS itu dalam dunia sepak bola sangat minim.
Amerika Serikat, bersama Kanada dan Meksiko, juga menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, yang semakin memperuncing perdebatan ini.
Menunggu Langkah Hukum Lebih Lanjut
Badan hukum Swiss, yang berperan dalam penegakan prinsip-prinsip hukum internasional, kini berada di bawah tekanan untuk bertindak setelah keputusan kontroversial FIFA ini.
Banyak pihak berharap akan ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap keputusan FIFA ini, dan sejauh mana badan sepak bola dunia tersebut bertanggung jawab atas keputusan yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Internasional.
Keputusan FIFA ini tidak hanya mengundang kritik dari para aktivis, tetapi juga menciptakan preseden yang bisa memengaruhi kebijakan masa depan terhadap negara-negara yang terlibat dalam konflik serupa.
Apakah FIFA akan mempertahankan kebijakan ini, ataukah ada perubahan besar yang akan datang dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola dunia? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. (*)
