DALAM kebijakan publik, niat baik adalah awal yang penting. Namun kapasitas merancang, mengeksekusi dan mengevaluasinya amat menentukan apakah suatu kebijakan menjadi solusi atau beban.
Saat ini, Indonesia berada di titik penting persimpangan tersebut. Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih adalah kebijakan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tentang masa depan Indonesia yang lebih baik.
Keduanya berbicara tentang anak-anak yang tidak lagi kekurangan gizi, tentang desa yang lebih berdaya secara ekonomi, dan tentang negara yang hadir secara nyata dalam kehidupan rakyat, khususnya bagi kelompok yang rentan dan membutuhkan.
Kebijakan tersebut adalah bentuk nyata tanggung jawab negara. Dan sejujurnya, perhatian negara kepada desa dan kualitas gizi anak-anak adalah hal yang sudah lama dinantikan.
Namun, kebijakan populis ini tidak berdiri sendiri di ruang hampa. Keduanya berhadapan dengan satu kenyataan penting, keterbatasan kapasitas fiskal negara.
Baca juga: Perang Timur Tengah: Reprioritasi Anggaran MBG dan Koperasi Merah Putih
APBN 2026 menunjukkan gambaran yang jujur tentang batas tersebut. Belanja negara mencapai Rp 3.842,7 triliun, sementara pendapatan Rp 3.153,6 triliun, sehingga selisih sekitar Rp 689 triliun menjadi defisit yang harus ditanggung.
Di dalam ruang fiskal yang sudah sempit itu, program Makan Bergizi Gratis dialokasikan sekitar Rp 335 triliun, sementara dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih mencapai sekitar Rp 83 triliun dari APBN, di luar skema pendanaan lain yang juga menopangnya.
Secara agregat, komitmen fiskal untuk dua program ini berada pada kisaran ratusan triliun rupiah, angka yang signifikan untuk menentukan arah ruang fiskal nasional.
Defisit APBN yang signifikan perlu dipertimbangkan secara serius, terutama di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik global yang sedang berlangsung.
Lonjakan harga energi semakin menekan APBN dan memicu tekanan inflasi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Dalam perspektif ekonomi politik, angka ini memaksa kita merenungkan kembali pilihan kebijakan.
Negara modern dipahami sebagai tax state, yakni negara yang bertumpu pada pajak warganya sebagai sumber utama pembiayaan kebijakan publik (Joseph Schumpeter, 1991).
Artinya, setiap eksekusi program pada akhirnya dibatasi oleh kemampuan negara dalam menghimpun dan mengelola sumber daya.
Negara tidak pernah benar-benar bebas, karena ia selalu bergerak dalam pagar kapasitas fiskalnya sendiri.
Sejumlah guru besar ekonomi telah mengingatkan hal ini secara terbuka. Mereka menilai bahwa program-program berskala besar berisiko membebani APBN dan perlu dievaluasi kembali skalanya, bahkan mendorong agar pemerintah berbesar hati untuk menunda atau menjalankannya secara terbatas (Kompas, 18 Maret 2026).
Baca juga: Pemotongan Gaji Pejabat: Serius atau Sekadar Gimik?
