Penulis: Fityan
TVRINews, Tapachula
Aksi jalan kaki dimulai dari Tapachula di tengah mencuatnya isu kesepakatan deportasi rahasia antara AS dan Meksiko.
Ratusan migran dan pencari suaka melancarkan aksi jalan kaki dari wilayah selatan Meksiko sebagai bentuk protes atas kebuntuan sistem imigrasi setempat.
Demonstrasi ini terjadi di tengah spekulasi hukum di Amerika Serikat mengenai adanya "perjanjian rahasia" deportasi antara Washington dan Kota Meksiko.
Sekitar 500 orang memulai perjalanan dari Tapachula, kota yang berbatasan langsung dengan Guatemala, sejak Selasa malam hingga kamis (24-26 Maret 2026) waktu setempat.
Rute yang mereka tempuh merupakan jalur konvensional yang kerap digunakan para pencari suaka saat memasuki wilayah Meksiko.
Frustrasi di Balik Prosedur Legal
Aksi ini bertujuan menarik perhatian publik terhadap sulitnya memperoleh status legal di Meksiko. Para peserta aksi mengeluhkan antrean panjang dan pembatasan ruang gerak yang menghambat akses mereka terhadap pekerjaan serta jalur imigrasi resmi.
Kolektif Pemantau Perbatasan Selatan (Southern Border Monitoring Collective) mengungkapkan adanya praktik pungutan liar. Sejumlah migran dilaporkan diminta membayar hingga $2.300 (sekitar Rp36 juta) untuk pengurusan dokumen yang seharusnya bersifat gratis secara hukum.
“Tanpa dokumen, tidak ada peluang bagi kami. Kami para migran merasa seperti tahanan di Tapachula,” ujar Joandri Velazquez Zaragoza, seorang warga negara Kuba berusia 40 tahun, sebagaimana dikutip dari laporan lapangan.
Tekanan Geopolitik dan Isu Perjanjian Rahasia
Peningkatan pengawasan imigrasi oleh pemerintah Meksiko dinilai sebagai dampak langsung dari tekanan Amerika Serikat. Sejak kembali menjabat di Gedung Putih, Presiden Donald Trump telah meluncurkan kampanye deportasi massal, yang secara signifikan menurunkan angka penyeberangan ilegal di perbatasan.
Namun, pengungkapan mengejutkan muncul dalam persidangan di AS. Pengacara pemerintahan Trump mengklaim adanya kesepakatan tidak tertulis (unwritten agreement) di mana Meksiko bersedia menampung 6.000 warga Kuba yang dideportasi dari AS.
Hakim Distrik AS William Young di Boston, Massachusetts, menyatakan keraguan mendalam atas klaim tersebut.
“Apa? Mungkinkah ini benar? Apakah ada kesepakatan tidak tertulis antara negara-negara berdaulat yang mengakibatkan 6.000 warga Kuba dikirim ke Meksiko? Apakah kesepakatan ini bersifat rahasia?” tulis Hakim Young dalam perintah pengadilan pada Rabu kemarin.
Hingga berita ini diturunkan, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar yang diajukan oleh kantor berita Reuters.
Selain penguatan militerisasi di perbatasan Meksiko yang dianggap mengancam keselamatan migran, pemerintahan Trump juga terus mencari negara pihak ketiga untuk menampung deportasi non-warga negara.
Secara bersamaan, AS membatasi impor bahan bakar ke Kuba sejak Januari lalu, sebuah langkah yang dipandang sebagai upaya untuk mengguncang stabilitas pemerintahan di Havana.
Kondisi ini menciptakan tekanan ganda bagi para migran: terjepit di antara krisis ekonomi di negara asal dan kebijakan perbatasan yang semakin tidak tertembus di Amerika Utara.
Editor: Redaksi TVRINews
