JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Ujang Bey meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk menerapkan sistem penghematan energi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia imbas konflik Timur Tengah.
Menurut Ujang, situasi global saat ini juga dapat berdampak langsung pada perekonomian Indonesia.
"Saya harap juga di IKN juga, terkait program penghematan terkait listrik, terkait energi di IKN juga mohon Pak Bas melakukan gerakan penghematan juga," kata Ujang, kepada Basuki, di rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3/2026)
Dia mencontohkan, DPR RI sudah menerapkan kebijakan penghematan terkait listrik dan BBM.
Baca juga: Rapat Bareng Mendagri, Komisi II Minta Kelancaran Layanan Publik Saat Krisis Geopolitik
Oleh karenanya, Ujang berharap hal ini dapat ditiru di IKN.
"Kemarin juga alhamdulillah DPR lewat Kesekjenan DPR sudah menyampaikan surat edaran terkait tentang penghematan kelistrikan, BBM di kantor DPR," ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengungkapkan, pihaknya mengurangi jatah BBM untuk aparatur sipil negara (ASN) yang memakai mobil operasional.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghemat BBM di tengah krisis energi imbas konflik Timur Tengah.
"Kami fokus pada ASN. Jadi, saat ini, sementara setiap minggu dikurangi jatah BBM-nya 1 hari, untuk yang menggunakan mobil operasional eselon I, eselon II, dan sebagian eselon III," ujar Indra, saat dimintai konfirmasi, Jumat (27/3/2026).
Hanya saja, Indra menyebut, komitmen tersebut belum ditegaskan, mengingat para pejabat DPR baru kembali lengkap, pada Senin (30/3/2026) mendatang.
Baca juga: Pimpinan Komisi II Dukung Pemerintah Kaji WFH ASN untuk Penghematan
Meski begitu, kata dia, Biro Umum Setjen DPR selaku pengelola kendaraan operasional sudah membuat kajian berkaitan dengan penghematan BBM.
Selain itu, Indra juga membeberkan bahwa DPR akan melakukan penghematan energi di setiap gedung.
Dia mengeklaim lampu-pun akan dimatikan pada pukul 18.00 WIB, jika sudah tidak ada rapat atau sidang di gedung tersebut.
"Yang pasti untuk malam hari akan ada pembatasan nyala lampu di setiap gedung. Ini akan dipersingkat jadi jam 18.00. Setiap hari ada pokja yang kontrol ruang-ruang," imbuh Indra.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
