Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Kementerian Perindustrian terus memperkuat implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna meningkatkan daya saing dan memperkuat struktur industri nasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperbaiki tata kelola verifikasi TKDN melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Verifikator TKDN yang didukung balai di lingkungan Kemenperin.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan TKDN melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan serta Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).
“Regulasi ini merupakan langkah reformasi yang membuat kebijakan TKDN menjadi lebih terukur, adaptif, dan berkeadilan, serta tetap relevan dengan dinamika rantai pasok global dan mendukung pertumbuhan industri nasional,”kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 April 2026.
Menurutnya, kebijakan TKDN merupakan instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian industri nasional. Reformasi kebijakan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem industri yang lebih sehat, kompetitif, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi perekonomian nasional.
“Kami ingin memastikan industri nasional tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga naik kelas dan mampu bersaing di pasar global. TKDN bukan sekadar angka kandungan lokal, tetapi bagian dari strategi industrialisasi nasional yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok domestik, serta peningkatan kapasitas industri nasional,” jelasnya.
Penguatan implementasi kebijakan TKDN juga dilakukan melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TKDN di lingkungan balai Kemenperin. Kehadiran LSP ini bertujuan menjamin kompetensi, profesionalisme, dan kredibilitas para verifikator TKDN, serta memastikan proses penilaian dilakukan secara objektif, terstandar, dan akuntabel.
Pembentukan LSP TKDN ditandai dengan penyerahan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi kepada balai Kemenperin dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta. Lisensi tersebut tercatat dengan Nomor BNSP-LSP-2709-ID dan berlaku hingga 14 November 2030.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan bahwa LSP TKDN menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola sertifikasi TKDN di Indonesia.
“Penerapan standardisasi skema kompetensi dan keterlibatan asesor tersertifikasi diharapkan mampu menjamin konsistensi proses verifikasi sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem sertifikasi TKDN,”ujar Emmy.
Sementara itu, Kepala BSPJI Jakarta Fathullah menambahkan bahwa pembentukan LSP merupakan langkah strategis untuk memastikan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses verifikasi TKDN. Selain itu, skema sertifikasi Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) juga menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu agar layanan verifikasi TKDN berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.
“Melalui skema sertifikasi ini, industri akan memperoleh kepastian layanan verifikasi TKDN yang profesional dan terpercaya. Ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri nasional yang lebih transparan dan berstandar,”ungkap Fathullah.
Ke depan, BSPJI Jakarta akan memperluas cakupan layanan sertifikasi profesi guna mendukung penguatan industri nasional yang berkelanjutan. Kehadiran LSP TKDN diharapkan mampu memastikan kompetensi verifikator sekaligus mendukung sistem penjaminan mutu industri yang lebih terstruktur dan konsisten sehingga memberikan manfaat langsung bagi pelaku industri dalam negeri.
Editor: Redaksi TVRINews
