Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat yang diterapkan pemerintah dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), tidak sekadar upaya penghematan energi.
Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai kebijakan WFH Jumat merupakan bagian dari adaptasi birokrasi terhadap perkembangan zaman yang menuntut sistem kerja lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, penerapan WFH tidak hanya berdampak pada efisiensi energi melalui pengurangan mobilitas ASN dan penggunaan listrik di perkantoran, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengubah paradigma kerja di lingkungan birokrasi.
"WFH Jumat bagi ASN dapat dipahami sebagai langkah menuju birokrasi yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar kebijakan administratif," ujar Trubus dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, Kamis, 2 April 2026.
Ia menjelaskan, kebijakan ini menandai pergeseran dari budaya kerja berbasis kehadiran (presensi) menuju budaya kerja berbasis output. Dalam sistem kerja modern, produktivitas tidak lagi ditentukan oleh lokasi kerja, melainkan oleh capaian kinerja.
"Dalam ekosistem kerja modern, produktivitas tidak lagi ditentukan oleh lokasi, melainkan oleh hasil yang dihasilkan. Dengan dukungan teknologi dan sistem kerja yang semakin terdigitalisasi, ASN memiliki ruang untuk bekerja lebih fokus dan efisien," jelasnya.
Dengan dukungan teknologi yang semakin berkembang, ASN dinilai memiliki peluang untuk bekerja lebih fokus dan efisien. Bahkan, fleksibilitas kerja seperti WFH telah lebih dulu diterapkan di sektor swasta dan terbukti mampu meningkatkan produktivitas.
*Bagi ASN, kebijakan WFH hari Jumat memberikan dampak positif untuk berinovasi dan meningkatkan kreativitas dalam pelayanan publik, karena ASN tidak terikat dengan beban kerja lain di luar tugas pokok dan fungsinya yang sering diminta diselesaikan secara cepat oleh pimpinan unit kerja. Seorang ASN juga dapat lebih leluasa mengambil keputusan secara cepat dalam merespons tuntutan pelayanan publik yang rumit dan kompleks," ucapnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan WFH sangat bergantung pada implementasi di lapangan. WFH tidak boleh dipandang hanya sebagai kebijakan formal, tetapi harus dijalankan sebagai bagian dari strategi adaptif menghadapi tantangan global.
"Transformasi menuju efisiensi energi, optimalisasi kinerja, dan modernisasi budaya kerja tidak bisa instan. Perlu dilakukan secara bertahap dan konsisten," tuturnya.
Editor: Redaksi TVRINews
