Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Pemerintah pusat terus mempercepat program pembangunan rumah susun (rusun) dengan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi.
Program ini menjadi bagian dari target besar penyediaan tiga juta rumah sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan pembangunan rusun tidak hanya soal jumlah, tetapi juga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Ia menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan berbagai skema pembangunan, mulai dari regulasi rumah susun subsidi hingga pembiayaan melalui CSR.
Dalam skema tersebut, lahan tetap menjadi milik negara, sementara pembangunan dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun BUMN, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Komitmen konkret sudah terlihat dengan rencana pembangunan 1.000 unit rusun di atas lahan milik negara yang dikelola PT KAI. Hunian tersebut dirancang dengan tipe 36, dua kamar tidur, dan ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan hunian layak di kawasan perkotaan.
“Peruntukannya juga seperti di sini tadi, sarannya ini buat MBR dan MBT,” kata Maruarar, Minggu, 5 April 2026.
Kemudian, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyebutkan lokasi yang disiapkan memiliki prospek besar sebagai hunian masa depan, terutama karena berada di kawasan strategis namun tetap aman dari aktivitas perkeretaapian.
“Kalau secara komersial ini cukup baik. Selain itu, lokasinya jauh dari bantaran rel dan kami melihat potensi kebutuhan hunian ke depan akan terus tumbuh,” ujar Bobby.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BUMN Dony Oskaria menambahkan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di kota-kota dengan tingkat kepadatan tinggi agar manfaatnya lebih terasa.
“Kami menyiapkan di beberapa kota, terutama yang kepadatannya tinggi. Ini bagian dari program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat Indonesia,” kata Dony.
Maruarar juga menegaskan pemanfaatan aset negara menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan hunian. Lahan milik negara, termasuk yang dikelola BUMN, akan dioptimalkan untuk kepentingan rakyat.
“Negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun. Apalagi ini untuk kepentingan rakyat, untuk program 3 juta rumah,” ucap Maruarar.
Selain itu, pemerintah memastikan seluruh pembangunan tetap mengikuti aturan, termasuk ketentuan terkait kawasan cagar budaya dan tata ruang wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah pun terus dilakukan untuk mempercepat perizinan.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap penyediaan hunian vertikal dapat menjadi solusi bagi keterbatasan lahan di perkotaan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah agar dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
Editor: Redaksi TVRINews
