Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi, melontarkan teguran keras terhadap pihak-pihak yang dinilai sengaja meluncurkan provokasi untuk menyudutkan pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, tindakan memancing keributan di dalam negeri sangat tidak bijak, terutama saat stabilitas global sedang mengalami gejolak yang tidak menentu.
Hasan menekankan bahwa saat ini Indonesia sangat memerlukan solidaritas nasional untuk menghadapi tekanan internasional, bukan justru dirusak oleh narasi-narasi yang memecah belah.
"Ketika situasi ekonomi dunia kacau balau, situasi keamanan dunia juga sedang tidak baik-baik saja, cuaca panas di luar, ada banyak pertengkaran di luar negeri. Tapi, di dalam negeri, orang-orang yang mengaku pejuang demokrasi ini juga memanas-manasi suasana," ujar Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/4).
Kritik pedas ini disampaikan Hasan sebagai respons atas pernyataan provokatif yang diduga datang dari seorang pimpinan lembaga survei ternama.
Hasan mengaku prihatin melihat adanya upaya untuk mendelegitimasi pemerintahan Presiden Prabowo yang sah.
Ia menuding sosok tersebut memiliki agenda tersembunyi untuk menggulingkan kekuasaan di luar mekanisme demokrasi, hanya karena jagoan yang didukungnya kalah dalam Pemilu 2024.
"Mereka itu mengakunya pejuang demokrasi, tapi enggak pernah mau paham apa esensi demokrasi. Kalau perebutan kekuasaan dalam demokrasi itu difasilitasi kok lewat pemilu," tegas Hasan.
Sangat disayangkan, lanjut Hasan, aksi provokasi tersebut justru datang dari kalangan akademisi dan pakar politik yang seharusnya memahami aturan main.
Padahal, jika merujuk pada berbagai data, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah saat ini tergolong sangat tinggi.
Ia menilai pimpinan lembaga survei tersebut telah mencoreng nilai-nilai demokrasi yang selama ini dibangun.
Hasan menegaskan bahwa kritik adalah bumbu yang sehat dalam negara demokrasi. Namun, ia memberi batas tegas bahwa ajakan untuk menjatuhkan pemimpin yang konstitusional tanpa dasar hukum yang jelas adalah sebuah pelanggaran serius.
"Kalau pemerintah tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kesalahan melanggar Undang-Undang, tidak menabrak konstitusi, tapi Anda ingin mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden karena perasaan Anda tidak terpenuhi, karena keinginan Anda tidak tercapai, itu sesuatu hal yang tidak bisa di terima," ujarnya. (ant/dpi)
