Oleh: Nenu Tabuni, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak dan Pemerhati Konflik di Tanah Papua
Gelombang kekerasan yang kembali terjadi di Papua Tengah merupakan peringatan keras bahwa negara tidak boleh kalah dalam menghadapi konflik sosial yang berulang.
Peristiwa pembunuhan di Kampung Kwamkinarama Kabupaten Mimika pada Sabtu dan Minggu 28-29 Maret 2026, serta bentrokan di Moanemani, Kabupaten Dogiyai pada Selasa 31 Maret 2026, menunjukkan bahwa pola konflik lama masih terus berlangsung tanpa penyelesaian yang tuntas.
Kematian Balau Murib dan Junius Magai pada 28-29 Maret 2026 di Kabupaten Mimika bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga pemicu mobilisasi massa dari berbagai wilayah seperti Tembagapura, Ilaga Kabupaten Puncak, dan Timika.
Situasi ini nyaris berkembang menjadi perang terbuka antar kelompok. Ini menegaskan bahwa konflik personal di Papua dapat dengan cepat berubah menjadi konflik komunal yang luas dan berbahaya.
Masalah utama bukan hanya pada konflik itu sendiri, tetapi pada lemahnya efek jera. Selama ini, banyak konflik diselesaikan melalui pendekatan damai atau adat tanpa diikuti penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku utama. Akibatnya, kekerasan terus berulang dalam pola yang sama.
Menurut saya, sekarang sudah saatnya negara melalui aparata keamanan mengambil posisi tegas. Konflik dan Perang suku tidak boleh lagi dianggap sebagai mekanisme sosial yang dapat dimaklumi. Ketika kekerasan telah menghilangkan nyawa manusia, maka itu adalah tindak pidana yang wajib diproses secara hukum.
Setiap pembunuhan berencana harus dijerat dengan Pasal 340 KUHP, sementara keterlibatan kelompok dapat dikenakan Pasal 55 dan 56 KUHP. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku, penggerak, maupun provokator untuk lolos dari jerat hukum. Penegakan hukum ini penting bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk menciptakan efek jera dan memutus siklus kekerasan.
Dampak konflik yang terjadi sangat luas dan merusak. Seperti sektor pendidikan lumpuh karena sekolah ditutup, guru dan siswa mengungsi dalam ketakutan. Generasi muda kehilangan hak dasar mereka untuk belajar.
Di sektor kesehatan, tenaga medis meninggalkan fasilitas pelayanan demi keselamatan. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan layanan kesehatan di tengah meningkatnya risiko penyakit.
Dari sisi ekonomi, aktivitas pasar berhenti. Mama-mama Papua tidak dapat berjualan karena takut, sehingga pendapatan keluarga menurun dan risiko gizi buruk pada anak meningkat.
Konflik juga melahirkan tragedi sosial yang mendalam. Setiap korban jiwa meninggalkan istri dan anak-anak yang harus menanggung beban hidup tanpa kepastian. Ketika puluhan laki-laki meninggal dalam konflik, puluhan perempuan menjadi janda dan banyak anak kehilangan masa depan.
Lebih berbahaya lagi, konflik menanamkan dendam antar generasi. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan akan mewarisi semangat balas dendam, sehingga konflik tidak pernah benar-benar selesai. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka konflik akan menjadi sistem yang merusak kehidupan masyarakat Papua.
Karena itu, perang suku harus dihentikan. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap kekerasan. Setiap pelaku harus ditangkap dan diproses melalui hukum positif. Negara harus hadir dengan tegas untuk melindungi masyarakat dan memastikan keadilan ditegakkan.
Penulis : Natalia-Frederica
Sumber : Kompas TV
- Advertorial
- Papua Tengah
- Konflik
