Pemeriksaan LKPD 2026 Dimulai, Pemkab Banyuasin Tegaskan Transparansi dan Target WTP

Jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin saat mengikuti Entry Meeting pemeriksaan LKPD 2026. (Sumber: Dok. Kabupaten Banyuasin)

KOMPAS.TV - Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2026 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Agenda yang berlangsung secara daring pada Kamis (2/4/2026) tersebut diikuti langsung oleh Bupati Banyuasin, Askolani, bersama Wakil Bupati Netta Indian dari Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin.

Sejumlah pejabat daerah juga turut mendampingi, di antaranya Sekretaris Daerah Erwin Ibrahim serta para kepala perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan.

Baca Juga: Wabup Banyuasin Tekankan Promosi Budaya Digital saat Hadiri Rakerda Dekranasda

Entry meeting ini merupakan tahap awal dalam rangkaian pemeriksaan semester I tahun 2026. Proses tersebut meliputi pemeriksaan interim, penyerahan laporan keuangan unaudited, hingga pemeriksaan terinci yang dijadwalkan berlangsung sampai Mei 2026.

Dalam arahannya, tim pemeriksa menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus didukung oleh disiplin anggaran, transparansi, serta kualitas belanja yang terukur. Selain itu, transformasi digital dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas sekaligus akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Suasana rapat jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin saat mengikuti Entry Meeting pemeriksaan LKPD 2026. (Sumber: Dok. Kabupaten Banyuasin)

Pengawasan dari pihak legislatif juga dinilai strategis untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal, termasuk dalam mendorong tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyuasin, Askolani, menyampaikan komitmen penuh pemerintah daerah dalam menjalankan seluruh tahapan pemeriksaan secara terbuka dan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan bahwa upaya perbaikan tata kelola keuangan akan terus dilakukan secara berkelanjutan, dengan harapan Kabupaten Banyuasin dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin optimistis mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas.

Penulis : Anindhita-Maulizeira

Sumber : Kompas TV