Pantau - Pemerintah Kota Malang memindahkan lokasi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat dari wilayah Buring ke Arjowinangun akibat kendala status lahan, sebagaimana disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Subkhan di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.
Kendala Status Lahan di BuringSubkhan mengatakan, "Sampai saat ini lahan yang kami tetapkan masih di Arjowinangun, itu sebagai pengganti yang ada di Buring."
Ia menjelaskan bahwa lahan di wilayah Buring berstatus sebagai lahan hijau sehingga tidak diperbolehkan untuk pembangunan gedung.
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kota Malang harus mencari alternatif lahan lain untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.
Subkhan mengungkapkan, "Arjowinangun luasannya lima koma sekian hektare. Kalau yang di Buring memang lebih luas, kalau tidak salah 8,9 hektare, tetapi kan lahan hijau."
Menunggu Keputusan Pemerintah PusatUntuk realisasi pembangunan, Pemerintah Kota Malang saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Proses pembangunan gedung nantinya akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara itu, operasional Sekolah Rakyat akan berada di bawah Kementerian Sosial dan pengaturan kurikulum menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Subkhan menyatakan, "Jadi ada kolaborasi dari pemerintah pusat."
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito menyebutkan bahwa syarat administrasi pemindahan lokasi telah diajukan ke pemerintah pusat.
Gedung permanen Sekolah Rakyat direncanakan memiliki kapasitas hingga 1.000 murid dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.
Saat ini kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat Menengah Pertama 16 masih menggunakan Gedung Politeknik Kota Malang di Jalan Tlogowaru dengan jumlah 100 pelajar yang terbagi dalam empat kelas, masing-masing berisi 25 siswa.
