REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Menteri Haji dan Umrah KH Mochamad Irfan Yusuf mengajak Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat.
Dia menegaskan, membangun Indonesia adalah kerja kolektif. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Tidak ada satu pihakpun yang bisa berjalan sendiri. Ketika bisa berjalan bersama, maka tidak hanya kuat, tetapi juga akan dihormati dunia,” kata dia, saat membuka Munas X Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Pondok Pesantren Minhajurosyidin, Jakarta Timur, pada Selasa (7/4/2026)
- AS Keluarkan Detail Misi Penyelamatan Pilot di Iran,Semakin Tegaskan Kerugian Besar Militer Mereka
- Saat Trump Menyamakan Dirinya dengan Yesus, Momen yang Membuat Gedung Putih Seketika Panik
- Abu Ubaidah Jubir Al-Qassam Saja Doakan Rudal Iran Hancurkan Israel, Mengapa Sebagian Kita Mencibir?
Lebih lanjut, dia menilai, tema Munas X ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo, “Presiden menegaskan, Indonesia harus swasembada pangan, air, dan energi. Apapun yang terjadi di dunia luar, jika sudah swasembada pangan, air dan energi, maka tidak akan terpengaruh,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian global. Maka, tema Munas X Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini sangat relevan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Hal Ini mengingat kondisi geopolitik global saat ini, yang mengganggu rantai pasok energi dan pangan, serta stabilitas perdagangan nasional.
Terkait dengan pelaksanaan Haji yang terdampak Perang Iran dengan Israel dan AS, dia mengatakan, pihaknya tetap berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar pelaksanaan haji tetap lancar. “Dan sampai saat ini, semua masih sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Gus Irfan mengungkapkan, dampak perang tersebut, mengakibatkan adanya penambahan biaya. Misalnya tiket pesawat, penambahan biaya dapat mencapai Rp10 juta per jamaah.
Melihat kondisi tersebut, dia mengatakan, Presiden Prabowo berpesan, apapun yang terjadi, pertimbangan utama berangkat atau tidak, adalah pertimbangan keamanan dan keselamatan jamaah haji Indonesia.
“Kedua, jika terjadi penambahan pembiayaan, jangan dibebankan pada jamaah haji. Kami juga mengadakan rakor terbatas dengan Menko Perekonomian dan sedang menghitung. Bagaimana mekanisme pembiayaan jika terjadi perubahan harga,” pungkas Gus Irfan.
Lebih lanjut dia mengatakan, situasi Timur Tengah, memberikan pembelajaran, membangun bangsa, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. “Ketahanan nasional, akan kokoh, jika dibangun oleh seluruh elemen bangsa. Mulai dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri,” katanya.
Menurutnya, Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi, dan semua itu membutuhkan perekat. “Yakni, nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama dan karakter masyarakat. Tanpa itu, bangsa Indonesia akan mudah terpecah dan tidak akan menjadi bangsa yang tangguh,” jelasnya.
