Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews - Jakarta
Sorotan terhadap kondisi industri perfilman nasional kembali mencuat. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai sektor kreatif ini tengah menghadapi tekanan serius akibat sejumlah hambatan struktural yang belum terselesaikan.
Tak hanya itu, ia juga memaparkan persoalan yang dinilai paling mendesak, mulai dari skema pajak yang memberatkan hingga terbatasnya akses distribusi film di dalam negeri.
Menurutnya, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan berlapis telah menjadi beban nyata bagi para pelaku industri. Pengenaan pajak sejak tahap produksi hingga distribusi dinilai menggerus daya saing film nasional.
“Bagaimana industri film kita mau bersaing di level global jika sejak tahap produksi saja mereka sudah terbebani PPN ganda? Ini adalah disinsentif bagi kreativitas. Kita butuh reformasi kebijakan pajak yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekosistem kreatif, bukan justru mencekiknya,” tegas politisi fraksi PDI Perjuangan itu.
Tak hanya itu, ia juga menilai peluang besar dari sektor perfilman belum dimanfaatkan optimal oleh pemerintah, khususnya dalam mendukung promosi pariwisata. Padahal, film dapat menjadi medium efektif untuk memperkenalkan potensi daerah ke kancah global.
Dorongan pun disampaikan agar pemerintah menghadirkan insentif konkret bagi rumah produksi yang mengangkat kekayaan lokal.
Kemudahan perizinan serta dukungan fiskal dinilai dapat mendorong lahirnya lebih banyak karya yang sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Di sisi lain, keterbatasan jumlah layar bioskop menjadi persoalan klasik yang belum kunjung teratasi. Kondisi ini menyebabkan film-film lokal harus bersaing ketat hanya untuk mendapatkan jadwal tayang yang sangat terbatas.
“Banyak film berkualitas yang harus mengantre berbulan-bulan, bahkan bertahun tahun hanya mendapatkan jatah tayang beberapa hari karena harus bergantian dengan film lain. Ini tidak manusiawi bagi produser yang sudah berinvestasi besar. Kita butuh percepatan distribusi layar ke daerah-daerah agar akses menonton tidak hanya terpusat di kota besar. Film bukan sekadar hiburan, tapi kekuatan ekonomi baru dan identitas bangsa. Jika regulasinya tidak kita benahi sekarang, kita akan terus menjadi penonton di rumah sendiri,” pungkasnya.
Editor: Redaksi TVRINews
