JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan dinamika permintaan dan pasokan bahan bakar minyak dan gas nasional dalam kondisi relatif aman meski perdagangan minyak dunia sempat terganggu distribusi di Selat Hormuz di Timur Tengah akibat memanasnya konflik AS dengan Iran. Pemerintah tetap mengupayakan ketahanan energi untuk kebutuhan dalam negeri.
Hal ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam dua bulan pertama di 2026, Januari dan Februari, Kementerian mencatat bahwa kebutuhan bensin nasional rata-rata sebanyak 99.661 kiloliter per hari, turun dari rata-rata 100.986 kiloliter per hari pada 2025. Penurunan kebutuhan tersebut menyebabkan berkurangnya porsi impor minyak bensin sebagai sumber pasokan menjadi 59 persen dibanding pada 2025 yang masih mendominasi sumber pasokan sebesar 60,18 persen.
“Untuk impor bensin, yang masih dominan berasal dari Singapura dan Malaysia,” ujar Rizwi dalam rapat.
Berdasarkan jenisnya, konsumsi bensin bersubsidi, atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), turun dari 76.932 kiloliter per hari pada 2025 menjadi 74.107 kiloliter per hari pada awal 2026. Sebaliknya, konsumsi bensin nonsubsidi naik dari 24.055 kiloliter per hari menjadi 25.254 kiloliter per hari.
Adapun untuk jenis solar, kebutuhannya meningkat dari 110.932 kiloliter per hari pada 2025 menjadi 111.356 kiloliter per hari pada awal 2026. Di sisi lain, impor solar justru berhasil ditekan dari 12,17 persen menjadi 6,26 persen per dua bulan pertama di 2026.
Namun, untuk produk Liquified Protoleum Gas (LPG), Rizwi melaporkan, impor LPG yang hanya mencapai 80,58 persen dari total kebutuhan nasional pada 2025, naik menjadi 83,97 persen pada Januari-Februari 2026. Kebutuhan LPG nasional pun meningkat dari sekitar 25.000 metrik ton per hari menjadi 26.000 metrik ton per hari.
“Produksi dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor LPG tetap mendominasi,” kata Rizwi.
Kondisi ini menjadi sangat sensitif ketika jalur logistik energi dunia terganggu. Laporan-laporan pasar global menunjukkan perang di Timur Tengah sempat mengerek harga minyak secara tajam dan mengganggu lalu lintas tanker melalui Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi terpenting dunia.
Badan Energi Internasional (IEA) bahkan mencatat gangguan suplai di kawasan itu sempat mendorong Brent mendekati 120 dolar AS per barrel, sebelum kemudian berfluktuasi di tengah dinamika gencatan senjata dan kekhawatiran pasar terhadap konflik antara AS dan Iran sejak akhir Februari 2026. Keputusan gencatan senjata membuat harga minyak dunia pada Rabu (8/4), turun menjadi sekitar 90 dolar AS per barrel.
Menghadapi tekanan geopolitik itu, Ditjen Migas menyiapkan serangkaian langkah mitigasi. Pertama, pemerintah mengatur konsumsi BBM dan LPG agar lebih wajar dan efisien. Kedua, sumber impor dialihkan dari kawasan Timur Tengah ke negara-negara lain yang tidak terdampak langsung, seperti Amerika Serikat, negara-negara Afrika, Asia, dan ASEAN.
Ketiga, pemerintah menginstruksikan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengutamakan pasokan minyak mentah dalam negeri ketimbang ekspor. Artinya, minyak mentah yang diproduksi di Indonesia didorong agar seluruhnya bisa diserap kilang domestik.
Langkah lain yang cukup teknis tetapi penting ialah optimalisasi kilang. Rizwi mencontohkan, kilang RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur menggeser sebagian bahan baku nafta yang semula dipakai untuk memproduksi polipropilena agar lebih banyak menghasilkan LPG.
Pemerintah juga “memburu” pasokan LPG dari sumber baru, termasuk mengupayakan pengalihan sebagian pasokan LPG industri untuk menopang kebutuhan LPG 3 kilogram bagi rumah tangga. Selain itu, kilang LPG swasta diminta memprioritaskan penawaran produk mereka kepada Pertamina Patra Niaga, agar pasokan domestik untuk masyarakat tidak terganggu.
Dari sisi hulu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto melaporkan bahwa produksi minyak dan gas bumi nasional masih berupaya mengejar target APBN 2026. Produksi minyak 2025 tercatat 606.000 barrel per day (bph), sedikit di atas target APBN tahun itu. Untuk 2026, target dinaikkan menjadi 610.000 bph.
Djoko mengatakan, per 31 Maret 2026 terdapat dead stock atau hasil pengeboran yang mengendap di dalam tanki dan tidak bisa disalurkan mencapai 2,56 juta barrel dan stok siap lifting sekitar 430.000 barrel. Dengan memaksimalkan penyaluran, lifting Maret diperkirakan dapat menyentuh 635.000 bph.
“Untuk dead stock, kami upayakan dengan teknologi kimia dan bakterial anaerob agar bisa di-lifting pada bulan-bulan berikutnya,” ujarnya.
Ia mengakui, produksi gas sempat terganggu akibat putusnya pipa gas milik PT Transgasindo (TGI) pada awal Januari yang menghambat penyaluran gas dari Sumatera Selatan ke wilayah operasi Hulu Rokan di Riau. Meski pipa sudah diperbaiki, operasi belum kembali maksimal karena masih ditemukan beberapa titik rawan. Akibatnya, realisasi produksi gas pada awal tahun masih sedikit di bawah asumsi APBN.
"SKK Migas tetap optimistis target tahunan bisa dicapai jika tren perbaikan berlanjut hingga akhir tahun," ujarnya.
Di hilir, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa realisasi penyaluran BBM subsidi dan kompensasi hingga triwulan I 2026 masih terkendali dan berada di bawah kuota nasional.
Data terakhir per Februari 2026, penyaluran Pertalite sebesar 6,88 juta kiloliter atau 23,52 persen dari alokasi nasional 29,26 juta kiloliter di tiga bulan pertama 2026. Penyaluran solar subsidi mencapai sekitar 4,5 juta kiloliter atau 24,49 persen dari kuota. Sementara, penyerapan minyak tanah baru mencapai 24,52 persen dari kuota nasional.
“Artinya, kondisi penyaluran BBM tahun 2026 masih terkontrol dan masyarakat terpenuhi dengan baik,” kata Wahyudi.
Menurut Wahyudi, data hingga Februari 2026 menunjukkan konsumsi masih bergerak di bawah lintasan kuota tahunan, sehingga tekanan terhadap fiskal dari sisi volume belum terlihat melonjak.
Untuk ketahanan stok, posisi nasional juga dinilai aman. Per 7 April 2026, stok Pertalite tercatat setara 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, Pertamax Turbo 46,5 hari, solar CN48 16,5 hari, Dex 64,5 hari, dan avtur 28,1 hari.
“Jadi bisa kita simpulkan ketahanan stok BBM nasional dalam kondisi aman,” ujar Wahyudi.
Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, pada kesempatan sama mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang menahan harga BBM di SPBU sangat membantu menjaga daya beli masyarakat.
“Dengan kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan bahan bakar di sisi SPBU itu juga sangat membantu. Sehingga ini bisa menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pertamina memastikan ekosistem pasokan, mulai dari kilang, pengangkutan, hingga distribusi, tetap berjalan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan aman.
Dihubungi terpisah oleh Kompas, Senior Policy Advisor International Institute for Sustainable Development (IISD) Anissa Suharsono, menilai kebijakan pemerintah menahan harga BBM, baik yang bersubsidi maupun tidak, ketika harga minyak saat ini tidak sesuai asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel, menurutnya tidak aman bagi keberlanjutan anggaran.
"Harga minyak dunia sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh dinamika geopolitik. Dengan berbagai risiko yang masih berlangsung, seperti potensi gangguan pasokan di sekitar Selat Hormuz, pemerintah pada dasarnya tidak memiliki kendali atas seberapa lama tekanan harga minyak ini akan berlangsung serta seberapa tinggi kenaikannya," ujarnya.
Untuk BBM bersubsidi, sistem subsidi berbasis volume yang langsung terhubung dengan harga internasional, eksposur fiskal menjadi terbuka secara struktural. Risiko tersebut menurutnya juga tidak bisa dikendalikan dengan harga, melainkan pada desain sistem subsidi.
"Reformasi subsidi juga diperlukan, khususnya perbaikan ketepatan sasaran subsidi dan meningkatkan transparansi mekanisme penetapan harga, agar bantuan dapat diarahkan kepada mereka yang membutuhkan, bukan untuk mereka yang paling banyak mengonsumsi energi, tanpa menciptakan risiko fiskal yang terbuka," tuturnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangan resmi sebelumnya mengatakan, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga stabilitas harga energi di tengah gejolak global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah.
“Kita masih punya pertahanan berlapis, jadi masyarakat enggak usah takut. Saya masih memastikan uangnya ada,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, keputusan untuk menahan harga BBM bersubsidi diambil agar tidak menambah beban masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut dia, Kementerian Keuangan juga telah mengantisipasi pergerakan harga minyak dunia, sehingga APBN diyakini tetap mampu meredam gejolak harga energi.
