JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan waktu dua pekan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mencabut semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di hutan lindung ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto karena dua pekan terlalu lama.
“Berapa hari laporan kembali ke saya?” tanya Prabowo kepada Bahlil dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
“Dua minggu saya laporan (ke Prabowo),” jawab Bahlil.
Baca juga: Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut IUP Tak Jelas di Hutan Lindung
Mendengar jawaban Bahlil, Prabowo kurang puas. Ia meminta Bahlil segera menyelesaikannya dalam kurun waktu satu pekan saja.
"Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu," pinta Prabowo.
"Siap, siap," jawab Bahlil.
"Kita cabut semua IUP. Prinsip-prinsip yang nggak beres, kita cabut. Harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita," kata Prabowo.
Baca juga: PGI Respons Tambang Raja Ampat: Gereja Tak Boleh Diam Saat Alam Terluka
Prabowo dengar ada ratusan tambang di hutanDalam rapat kabinet ini, Prabowo menyampaikan informasi adanya ratusan tambang problematik di hutan-hutan.
"Saya telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas atau IUP-IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan," kata Prabowo saat memberikan taklimat kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga eselon I kementerian di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
"Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi. Kalau enggak jelas, cabut semua itu IUP ya, cabut semua itu," imbuh Prabowo.
Baca juga: KPK Sebut SK Pencabutan IUP 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat Belum Ada
Ia menegaskan, tidak perlu ada rasa kasihan bagi para pencuri. Ia menekankan, pencabutan izin usaha itu sejatinya untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.
"Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Enggak ada kasihan sekarang, ya. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," ucap Prabowo.
Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu meminta jajarannya mengenyampingkan kepentingan kawan dan kolega.
"Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, nomor berapa Pak? Evaluasi segera," tegas Prabowo.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
