Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menilai, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak bisa disamaratakan antar-daerah. Ia menekankan pentingnya tes IQ dan EQ sebagai dasar memahami kemampuan siswa.
Menurut Esti, pelaksanaan TKA untuk jenjang SD dan SMP yang dimulai awal April perlu dibaca sebagai arah baru dalam mendefinisikan capaian belajar, namun tidak boleh dijadikan penentu kelulusan.
“Dan harus dipastikan bahwa Hasil TKA tidak dijadikan untuk variabel kelulusan maupun untuk kelanjutan pendidikan siswa,” kata Esti, Rabu (8/4).
Esti menilai, yang perlu dicermati bukan hanya pelaksanaan tes, tetapi bagaimana hasil TKA digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di ruang kelas.
“Karena itu, yang perlu dicermati bukan hanya pelaksanaan tesnya, tetapi bagaimana hasil TKA nanti benar-benar diterjemahkan menjadi koreksi terhadap kualitas pembelajaran di ruang kelas,” tuturnya.
Ia juga mendorong pemerintah lebih memerhatikan tes dasar sebelum siswa masuk sekolah, khususnya tes IQ dan EQ untuk memetakan kemampuan dan kesiapan anak sejak dini.
“Yang utama dan perlu segera dipikirkan adalah bagaimana sebelum masuk SD sudah ada tes IQ dan EQ untuk membantu mengarahkan dan memahami bakat, minat kemampuan murid dalam rangka memastikan arah target pembelajaran secara personal dan tepat sesuai kondisi masing-masing murid,” papar Esti.
Menurutnya, pendidikan tidak bisa memaksakan semua anak memiliki kemampuan yang sama, sehingga minat dan bakat dasar perlu diidentifikasi lebih awal.
“Pendidikan tidak bisa memaksakan anak-anak untuk jago matematika semua, jago menggambar semua dan lainnya. Tetapi minat bakat dasar anak dapat diketahui berdasarkan tes IQ dan EQ,” ujar Esti.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah melangsungkan TKA bagi siswa sekolah. Setiap jenjang memiliki jadwal dan ketentuan masing-masing. Untuk TKA jenjang SMP, dimulai sejak 6 April 2026.
Lebih lanjut, Esti mengingatkan pelaksanaan TKA harus memperhatikan kesenjangan fasilitas di daerah. Ia menilai keterbatasan sarana seperti komputer, listrik, dan internet dapat memengaruhi psikologis siswa serta hasil tes.
“Seperti kurangnya akomodasi komputernya, listrik dan internet di beberapa sekolah yang membuat siswa harus bergabung di sekolah yang lain. Ini mempengaruhi psikologis anak didik dan pasti berpengaruh pada hasil,” terang Esti.
Ia menegaskan hasil TKA tidak boleh dijadikan dasar kebijakan yang disamaratakan antarwilayah.
“Dan hasil TKA harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang tidak bisa disamaratakan antara daerah yang satu dengan yang lain,” imbuhnya.
Esti menyebut sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan pendidikan berbasis hasil tes.
“Di antaranya kebijakan dalam sistem pembelajaran, kecukupan dan kecakapan guru yang sesuai dengan kondisi wilayah, pemenuhan fasilitas pendidikan termasuk perpustakaan, akses jalan, PIP (Program Indonesia Pintar), serta besaran BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) dan lain-lain,” urai Esti.
Ia juga meminta pemerintah menjelaskan posisi TKA dalam arsitektur kebijakan pendidikan nasional.
“Apakah TKA murni sebagai alat diagnosis pembelajaran, atau mulai diarahkan menjadi basis pertimbangan seleksi pada jenjang berikutnya?!” tukasnya.
Esti menegaskan nilai utama asesmen terletak pada penggunaan data untuk memperbaiki pembelajaran.
“Serta yang paling menentukan dari TKA adalah bukan pelaksanaan hari ini, tetapi apa yang terjadi setelah hasil keluar,” sebut Esti.
“Dalam sistem evaluasi modern, nilai utama sebuah asesmen terletak pada kemampuan negara mengubah data menjadi kebijakan pembelajaran yang lebih presisi,” ujarnya.
Ia menutup dengan menekankan bahwa keberhasilan pendidikan dasar diukur dari dampak nyata terhadap pengalaman belajar siswa.
“Pada pendidikan dasar, ukuran keberhasilan bukan banyaknya instrumen evaluasi, tetapi sejauh mana hasil evaluasi mampu memperbaiki pengalaman belajar anak secara nyata,” tutup Esti.
