KOMPAS.com – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga, serta pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan pemerintah pusat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Taklimat tersebut menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan sekaligus menyusun langkah ke depan di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan berbagai arah program strategis nasional, kebijakan pemerintah, hingga situasi terkini sehingga dapat diimplementasikan hingga level eselon I.
Ia menilai, di tengah ketidakpastian global, Indonesia memiliki potensi besar yang harus dioptimalkan.
Tantangan tersebut, menurut Prabowo, justru menjadi momentum untuk bekerja lebih keras dan cermat.
Baca juga: Prabowo Pastikan Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi: Pemerintah Kita Efektif, Pemerintah Kita Andal
Para pembantu presiden bersama jajaran birokrasi juga diminta menyatukan rencana kerja, memperkuat kolaborasi, serta meninggalkan ego sektoral.
“Tidak boleh ada pemikiran sektoral, tidak boleh lagi satu institusi memikirkan institusi sendiri. Kita harus kerja sama, seamless, pemerintah bekerja cepat, bukan dengan mempertahankan pemikiran sektoral,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (9/4/2026).
Dalam kesempatan itu, dia juga membangkitkan optimisme birokrasi yang telah menjalankan mandat selama sekitar satu setengah tahun sejak Oktober 2024.
Prabowo mengapresiasi kinerja aparatur negara yang dinilai mampu menjaga arah pembangunan di tengah dinamika geopolitik global.
Dia turut menekankan pentingnya menyikapi kritik dengan tenang dan bijak, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip bernegara.
Baca juga: Prabowo Minta Terminal Haji Khusus di Arab Saudi, Masa Tunggu Dipangkas
"Jadi, saudara-saudara, kita sikapi dengan ketenangan, dengan kearifan, tetapi prinsip-prinsip kita pegang teguh, yaitu prinsip bernegara. Tidak ada negara tanpa hukum, tidak ada negara tanpa undang-undang dasar, tanpa konstitusi,” ucap Prabowo.
Menanggapi arahan presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti melalui langkah implementatif yang terukur dan berbasis kinerja.
Dia menegaskan, Kementerian PANRB akan mempercepat reformasi birokrasi tematik sesuai prioritas presiden, termasuk penguatan tata kelola dan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), transformasi digital pemerintah, serta perbaikan layanan publik.
Selain itu, pihaknya akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan kebijakan berjalan efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Baca juga: Perintah Prabowo: Rumah Hasil Bedah Pemerintah Dilengkapi Sertifikat Gratis
“Kami akan melakukannya dengan dukungan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang akuntabel,” jelas Rini.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
