Bisnis.com, JAKARTA — Cadangan devisa Indonesia kembali menjadi sorotan setelah terus tergerus dalam beberapa bulan terakhir.
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa (cadev) pada akhir Maret 2026 sebesar US$148,2 miliar, turun dari posisi Februari yang mencapai US$151,9 miliar.
Level tersebut menjadi yang terendah setidaknya dalam satu tahun terakhir, sekaligus menandakan tekanan eksternal yang belum mereda terhadap stabilitas sektor eksternal Indonesia.
Penurunan cadangan devisa tidak terjadi tanpa sebab. Gejolak nilai tukar rupiah yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah memaksa BI melakukan intervensi intensif di pasar valas, baik di pasar domestik maupun offshore.
Intervensi ini dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga Non-Deliverable Forward (NDF).
Di sisi lain, arus modal keluar serta pembayaran utang luar negeri turut menyerap devisa, sehingga tekanan terhadap cadangan devisa semakin terasa.
Baca Juga
- Alarm Dini Cadangan Devisa
- Jurus Baru BI Perkuat Rupiah: Aturan Beli Valas dan Devisa Diperketat Mulai April 2026
Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menegaskan bahwa secara historis posisi cadangan devisa Indonesia masih terjaga dengan baik. Dia menyebut pada akhir 2025 cadangan devisa berada di kisaran US$156,5 miliar, meningkat dibandingkan akhir 2024 sebesar US$155,7 miliar.
“Di tengah gejolak global kita bersyukur pertumbuhan ekonomi masih cukup bagus, inflasi terkendali, nilai tukar relatif stabil, dan ketahanan cadangan devisa masih cukup baik,” ujarnya dalam paparan kinerja BI di Komisi XI DPR RI, Rabu (8/4/2026).
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan bahwa BI tetap menjaga cadangan devisa di atas standar kecukupan internasional, yakni minimal setara tiga bulan impor.
Saat ini, posisi cadev Indonesia masih berada di kisaran enam bulan impor, sehingga dinilai masih aman dari sisi ketahanan eksternal.
“Berapapun cadangan devisa yang dipergunakan untuk intervensi selalu mempertimbangkan posisi yang memadai dan sehat untuk Indonesia,” katanya ketika ditemui usai pertemuan dengan Komisi XI DPR RI.
Ramdan juga menekankan bahwa intervensi dilakukan secara terukur, baik di pasar domestik maupun offshore, guna menjaga stabilitas nilai tukar tanpa mengorbankan ketahanan eksternal.
Selain intervensi langsung di pasar valas, BI juga mengandalkan instrumen lain untuk menopang rupiah. Salah satunya adalah pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang bertujuan menjaga likuiditas dan stabilitas yield.
BI juga mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik aliran modal asing (capital inflow) agar masuk ke pasar keuangan domestik.
Langkah tersebut dinilai penting di tengah meningkatnya tekanan pasar. Data menunjukkan investor asing mencatatkan aksi jual bersih signifikan pada Maret 2026, baik di pasar saham maupun SBN. Kondisi ini mempersempit ruang penguatan rupiah sekaligus menambah tekanan terhadap cadangan devisa.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bahwa prospek cadangan devisa ke depan masih akan berada dalam tekanan, meskipun belum memasuki fase yang mengkhawatirkan.
Menurutnya, masalah utama saat ini bukan pada kecukupan cadangan devisa, melainkan pada laju penggerusannya yang semakin cepat.
“Cadangan devisa masih jauh di atas standar internasional, tetapi terkikis lebih cepat akibat tekanan eksternal,” ujarnya kepada Bisnis.
Dia menjelaskan bahwa arah cadangan devisa ke depan sangat bergantung pada perkembangan geopolitik dan risiko defisit kembar. Defisit kembar adalah kondisi di mana negara mengalami defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan secara bersamaan.
Dalam skenario dasar, defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar menjadi sekitar 0,59% dari PDB pada 2026, dibandingkan 0,10% pada 2025. Namun, dalam skenario yang lebih pesimistis, defisit tersebut bisa menembus 1% PDB dan menekan cadangan devisa ke kisaran US$140 miliar—145 miliar.
Dari sisi nilai tukar, Josua memperkirakan rupiah akan tetap bergerak volatil sepanjang tahun ini. Meskipun asumsi APBN 2026 berada di level Rp16.500 per dolar AS, realisasi saat ini sudah berada di kisaran Rp16.800—16.900 per dolar AS.
Bahkan, dalam kondisi tertentu, rupiah berpotensi kembali menembus level Rp17.000 per dolar AS.
“Sepanjang tahun ini rupiah lebih realistis bergerak di kisaran atas Rp16.500 hingga awal Rp17.000, dengan risiko menembus Rp17.000 jika konflik memanjang,” jelasnya.
Dia menekankan bahwa respons kebijakan tidak cukup hanya mengandalkan intervensi besar-besaran. Menurutnya, BI perlu melakukan strategi intervensi yang lebih cerdas dan berlapis, termasuk menahan suku bunga acuan lebih lama, mengoptimalkan SRBI, serta memperkuat insentif likuiditas makroprudensial.
Selain itu, peningkatan pasokan devisa domestik menjadi kunci. Salah satunya melalui optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam agar tetap berada di dalam negeri.
Koordinasi antara BI dan pemerintah dalam pengelolaan pembiayaan APBN dan pasar SBN juga dinilai krusial untuk menjaga stabilitas tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan.
Pandangan lebih pesimistis disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara. Dia memperkirakan cadangan devisa bisa turun lebih dalam hingga di bawah US$130 miliar pada akhir 2026 apabila tekanan eksternal terus berlanjut.
Menurut Bhima, intervensi yang dilakukan BI saat ini menjadi faktor utama terkurasnya cadangan devisa. Namun, tanpa intervensi tersebut, nilai tukar rupiah berpotensi melemah hingga Rp18.000 per dolar AS.
“Kalau tidak diintervensi, rupiah bisa tembus Rp18.000. Jadi memang ada trade-off antara stabilitas rupiah dan cadangan devisa,” ujarnya.
Dia juga menyoroti dampak krisis energi global yang dinilai akan bersifat persisten. Kenaikan harga minyak tidak hanya membebani impor energi, tetapi juga berpotensi menekan kinerja ekspor akibat gangguan rantai pasok. Kondisi ini pada akhirnya akan memperburuk neraca transaksi berjalan dan menggerus cadangan devisa lebih lanjut.
Sebagai alternatif kebijakan, Bhima mengusulkan langkah yang tidak konvensional, seperti pemanfaatan cadangan emas untuk menambah likuiditas valas. Dia mencontohkan sejumlah bank sentral global yang telah melakukan hal serupa untuk menjaga stabilitas mata uangnya.
Di luar kebijakan moneter, Bhima menekankan pentingnya kredibilitas kebijakan fiskal. Menurutnya, kekhawatiran pasar terhadap pelebaran defisit fiskal dan tekanan inflasi turut memperburuk sentimen terhadap rupiah.
Dengan berbagai dinamika tersebut, outlook cadangan devisa dan nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dibayangi ketidakpastian tinggi.
Dalam skenario dasar, tekanan diperkirakan masih berlanjut pada paruh pertama tahun ini sebelum mulai mereda di paruh kedua. Namun dalam skenario yang lebih buruk, pelemahan rupiah dan penurunan cadangan devisa bisa berlangsung lebih lama.
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, M Rizal Taufikurahman menilai, penurunan cadangan devisa ke level US$148,2 miliar memang masih tergolong aman secara nominal atau setara sekitar enam bulan impor.
Namun, menurut dia, yang perlu diwaspadai adalah laju penurunannya yang cukup cepat dari kisaran US$154–155 miliar dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya stabilisasi rupiah menjadi semakin mahal dan bergantung pada intervensi Bank Indonesia.
Dalam situasi tekanan global yang persisten, terutama akibat tingginya harga minyak dan ketidakpastian geopolitik, sementara sumber penguatan seperti penerimaan ekspor dan aliran modal masuk masih terbatas, Rizal memandang cadangan devisa berpotensi terus tergerus secara bertahap.
“Ini akan mempersempit ruang manuver kebijakan ke depan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pelemahan rupiah yang bergerak di atas Rp17.000 per dolar AS meskipun penguatan dolar global tidak dominan. Hal ini, kata dia, mencerminkan meningkatnya premi risiko Indonesia di mata pasar.
Tekanan struktural seperti kenaikan impor energi, pelebaran tekanan fiskal, serta kebutuhan pembiayaan yang tetap tinggi di tengah volatilitas global turut memperberat kondisi tersebut.
Menurut Rizal, dalam konteks ini stabilitas rupiah akan sulit dicapai tanpa perbaikan fundamental ekonomi.
Dia memperkirakan pergerakan rupiah masih akan volatil dengan kecenderungan melemah di kisaran Rp16.700—17.400 per dolar AS, serta berpotensi melemah lebih dalam apabila tekanan eksternal berlanjut.
Lebih lanjut, ia menilai langkah Bank Indonesia melalui intervensi di pasar spot, DNDF, serta pemanfaatan instrumen seperti SRBI sudah tepat secara teknis, tetapi masih bersifat defensif.
Intervensi, kata dia, hanya mampu meredam volatilitas dalam jangka pendek dan belum cukup untuk membalikkan tren pelemahan.
Karena itu, Rizal menekankan perlunya penguatan bauran kebijakan yang lebih kredibel, termasuk menjaga daya tarik imbal hasil domestik, membuka ruang pengetatan moneter jika diperlukan, serta meningkatkan retensi devisa hasil ekspor agar pasokan valas lebih stabil. Tanpa langkah tersebut, tekanan terhadap cadangan devisa dinilai akan terus berulang.
Ia menambahkan, stabilisasi rupiah memerlukan kebijakan yang lebih struktural, bukan sekadar instrumen jangka pendek.
Upaya seperti penguatan kewajiban repatriasi dan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam, pendalaman pasar valas domestik, serta pengembangan instrumen lindung nilai dinilai krusial untuk menekan permintaan dolar dan memperkuat sisi suplai.
Adapun outlook rupiah sepanjang 2026 diperkirakan masih berada dalam tekanan dengan volatilitas tinggi. Rizal memperkirakan kisaran Rp16.700—17.400 sebagai baseline, dengan risiko pelemahan ke Rp17.500—17.800 dalam skenario stres.
“Kuncinya bukan pada besarnya intervensi, tetapi pada kemampuan menurunkan premi risiko melalui koordinasi kebijakan yang kredibel dan penguatan fundamental eksternal,” ujarnya.
