Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan relawan dan gerakan partisipatif masyarakat untuk mempercepat sertifikasi tanah guna menghadirkan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi konflik agraria di tengah masyarakat.
"Percepatan sertifikasi tanah membutuhkan dukungan SDM yang kuat. Sehingga melalui kerja sama hari ini, kita ingin memastikan ada tambahan tenaga yang bisa mempercepat proses di lapangan," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.
Ia menjelaskan, langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) serta kolaborasi lintas sektor, termasuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dan Universitas KH Abdul Chalim.
Sebagai bentuk konkret, Pemprov Jatim bersama BPN menyiapkan sekitar 7.500 relawan percepatan sertifikasi tanah yang dikenal sebagai laskar karomah, berasal dari kalangan santri dan mahasiswa.
Baca juga: Khofifah ajak semua pihak siaga hadapi kemarau panjang dan karhutla
"Setelah evaluasi secara serius, kami menemukan format percepatan sertifikasi yang efektif. PKS ini menjadi dasar pelaksanaannya, dan itu dikomandani langsung oleh Pak Kanwil BPN dengan melibatkan organisasi keagamaan serta masyarakat luas,” kata Khofifah.
Selain itu, Pemprov Jatim bersama BPN juga akan meluncurkan Gerakan Bersama Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas) dan Gerakan Bersama Pengumpulan Data Yuridis (Gema Puldadis) untuk memperkuat proses percepatan sertifikasi tanah.
“Jika data tidak terverifikasi dan batas-batas bidang lahan tidak jelas, maka berpotensi menimbulkan sengketa. Bahkan patok tanah bisa berpindah. Karena itu dua gerakan ini menjadi sangat penting,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Asep Heri menyampaikan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan tambahan SDM guna mendukung percepatan sertifikasi tanah.
"Melalui perjanjian kerja sama ini, kita merancang bagaimana memiliki tambahan SDM untuk membantu percepatan sertifikasi, termasuk melibatkan unsur sosial keagamaan seperti NU dan Muslimat NU,” ungkapnya.
Baca juga: Gubernur dorong ajang talenta Jatim perkuat ekosistem prestasi
Ia menambahkan, pihaknya akan segera melakukan pembinaan dan pelatihan kepada para relawan laskar karomah di Pacet, Mojokerto, guna membekali pemahaman teknis dan administratif terkait proses sertifikasi tanah.
“Kami akan segera melakukan pembinaan dan pelatihan kepada 7.500 relawan atau laskar karomah di Pacet. Mereka akan dibekali agar memahami apa yang harus dikerjakan dan bagaimana membantu proses sertifikasi tanah di lapangan," katanya.
Menurut Asep, relawan akan dibagi dalam dua peran utama, yakni pengumpulan data fisik dan data yuridis untuk mendukung proses sertifikasi tanah.
“Di lapangan nanti akan dibagi menjadi dua, ada yang fokus pada data fisik seperti pemasangan patok, dan ada yang menangani data yuridis seperti pengumpulan bukti kepemilikan untuk proses sertifikasi, baik hak milik maupun wakaf, termasuk seluruh tempat ibadah lintas agama,” katanya.
Baca juga: Cegah sengketa, Kementerian ATR sertifikasi tanah ulayat adat di Lebak
Baca juga: ATR/BPN kejar sertifikasi 900 ribu tanah wakaf cegah konflik
"Percepatan sertifikasi tanah membutuhkan dukungan SDM yang kuat. Sehingga melalui kerja sama hari ini, kita ingin memastikan ada tambahan tenaga yang bisa mempercepat proses di lapangan," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.
Ia menjelaskan, langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) serta kolaborasi lintas sektor, termasuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dan Universitas KH Abdul Chalim.
Sebagai bentuk konkret, Pemprov Jatim bersama BPN menyiapkan sekitar 7.500 relawan percepatan sertifikasi tanah yang dikenal sebagai laskar karomah, berasal dari kalangan santri dan mahasiswa.
Baca juga: Khofifah ajak semua pihak siaga hadapi kemarau panjang dan karhutla
"Setelah evaluasi secara serius, kami menemukan format percepatan sertifikasi yang efektif. PKS ini menjadi dasar pelaksanaannya, dan itu dikomandani langsung oleh Pak Kanwil BPN dengan melibatkan organisasi keagamaan serta masyarakat luas,” kata Khofifah.
Selain itu, Pemprov Jatim bersama BPN juga akan meluncurkan Gerakan Bersama Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas) dan Gerakan Bersama Pengumpulan Data Yuridis (Gema Puldadis) untuk memperkuat proses percepatan sertifikasi tanah.
“Jika data tidak terverifikasi dan batas-batas bidang lahan tidak jelas, maka berpotensi menimbulkan sengketa. Bahkan patok tanah bisa berpindah. Karena itu dua gerakan ini menjadi sangat penting,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Asep Heri menyampaikan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan tambahan SDM guna mendukung percepatan sertifikasi tanah.
"Melalui perjanjian kerja sama ini, kita merancang bagaimana memiliki tambahan SDM untuk membantu percepatan sertifikasi, termasuk melibatkan unsur sosial keagamaan seperti NU dan Muslimat NU,” ungkapnya.
Baca juga: Gubernur dorong ajang talenta Jatim perkuat ekosistem prestasi
Ia menambahkan, pihaknya akan segera melakukan pembinaan dan pelatihan kepada para relawan laskar karomah di Pacet, Mojokerto, guna membekali pemahaman teknis dan administratif terkait proses sertifikasi tanah.
“Kami akan segera melakukan pembinaan dan pelatihan kepada 7.500 relawan atau laskar karomah di Pacet. Mereka akan dibekali agar memahami apa yang harus dikerjakan dan bagaimana membantu proses sertifikasi tanah di lapangan," katanya.
Menurut Asep, relawan akan dibagi dalam dua peran utama, yakni pengumpulan data fisik dan data yuridis untuk mendukung proses sertifikasi tanah.
“Di lapangan nanti akan dibagi menjadi dua, ada yang fokus pada data fisik seperti pemasangan patok, dan ada yang menangani data yuridis seperti pengumpulan bukti kepemilikan untuk proses sertifikasi, baik hak milik maupun wakaf, termasuk seluruh tempat ibadah lintas agama,” katanya.
Baca juga: Cegah sengketa, Kementerian ATR sertifikasi tanah ulayat adat di Lebak
Baca juga: ATR/BPN kejar sertifikasi 900 ribu tanah wakaf cegah konflik
