FAJAR, MAKASSAR – Upaya untuk membenahi sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) tengah digulirkan. Universitas Negeri Makassar (UNM) resmi terpilih menjadi tuan rumah kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI. Kunjungan tersebut untuk mengupas tuntas isu transparansi PMB serta standar biaya kuliah di Sulsel.
Bertempat di Ruang Rektorat UNM, Jumat (10/4/2026), Plt Rektor UNM, Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, menyambut hangat delegasi Komisi X DPR RI yang dipimpin oleh Lalu Hadrian Irfani. Pertemuan ini juga dihadiri oleh pimpinan perguruan tinggi ternama lainnya seperti Unhas, UMI, UIM, Universitas Muhammadiyah, serta Kepala LLDIKTI Wilayah IX.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa keterbukaan informasi dalam setiap jalur seleksi maba adalah harga mati. Menurutnya, fungsi pengawasan DPR kali ini memang dititikberatkan pada penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bersih dari praktik tertutup.
“Kedua isu ini (seleksi maba dan biaya kuliah) yang menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan akses, keterjangkauan, transparansi, dan keadilan dalam memperoleh layanan pendidikan tinggi,” tegas Lalu Hadrian.
Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kepastian atas sistem seleksi yang adil, baik melalui jalur nasional maupun jalur mandiri di masing-masing kampus.
Evaluasi Standar Biaya Kuliah
Selain sistem penerimaan, isu Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) juga menjadi topik panas dalam diskusi tersebut. Komisi X DPR RI berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh agar biaya pendidikan tetap terjangkau oleh berbagai lapisan ekonomi masyarakat.
“Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan untuk menata kembali standar biaya operasional pendidikan tinggi. Nantinya akan menjadi solusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan, keterjangkauan, serta kepastian memperoleh layanan pendidikan tinggi,” jelasnya.
Lalu Hadrian juga memberikan apresiasi khusus bagi Sulsel yang dinilai memiliki ekosistem pendidikan yang dinamis dengan hadirnya kampus-kampus unggulan. Secara spesifik, ia memuji UNM sebagai pusat pencetak tenaga pendidik profesional di Indonesia Timur.
Komitmen UNM dalam Kualitas Layanan
Menanggapi hal tersebut, Plt Rektor UNM Prof. Farida Patittingi menyambut baik masukan dari legislatif. Ia menyatakan komitmen UNM untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, terutama dalam pengelolaan seleksi mahasiswa baru.
“Sebuah kehormatan bagi UNM menjadi host dalam menerima kunjungan bapak ibu Komisi X di Sulawesi Selatan. Tahapan penerimaan sudah berlangsung dan tentu kita jalankan berdasarkan rambu-rambu yang ada secara nasional yang kita kembangkan di universitas masing-masing, khususnya untuk jalur mandiri,” ungkap Prof. Farida.
Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat bagi DPR RI untuk memperkokoh sistem pendidikan nasional di masa depan.
“Mohon dukungan untuk penguatan dan pengembangan perguruan tinggi, khususnya UNM,” pungkasnya. (*)
