Jakarta, tvOnenews.com - Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta soroti pernyataan pengamat politik Ubedillah Badrun terkait kritiknya terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pernyataan Ubedilah Badrun yang menyebut kepemimpinan nasional sebagai “beban bagi bangsa” dinilai tendensius, dan berpotensi mengandung ujaran kebencian.
"Narasi ini dapat mencederai integritas akademik yang seharusnya menjunjung tinggi objektivitas dan kedalaman analisis," kata Mohamad Rifqi Algifari, mahasiswa UNUSIA Jakarta, pada Minggu (12/4/2026).
Ia menilai bahwa pernyataan tersebut lebih menyerupai opini emosional daripada refleksi akademik yang berbasis riset dan argumentasi ilmiah.
"Akademisi semestinya hadir sebagai penjernih keadaan dengan menawarkan solusi konkret dan berbasis data, bukan justru membangun narasi provokatif yang tendensius dan berpotensi memecah ruang publik," ungkapnya.
Menurut Rifqi, kritik tanpa konstruksi solusi adalah bentuk kemalasan intelektual.
"Untuk itu, saya secara terbuka menantang Ubedilah Badrun untuk melakukan debat akademik terbuka," tegasnya.
Forum tersebut, kata Rifqi penting untuk menguji validitas argumen, mengedepankan rasionalitas, serta membedakan antara kritik ilmiah dan opini yang bersifat agitasi.
"Jika pernyataan tersebut memang lahir dari kedalaman akademik, maka seharusnya tidak ada keraguan untuk diuji secara terbuka dalam forum ilmiah. Namun jika tidak, publik berhak menilai bahwa pernyataan tersebut hanyalah ekspresi tendensius yang jauh dari standar keilmuan. Akademisi bukan penghakim, melainkan arsitek solusi bagi bangsa," pungkasnya.
Pernyataan Ubedillah Badrun
Sebelumnya, pengamat politik sekaligus aktvis, Ubedillah Badrun menyebut jika Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah beban bangsa Indonesia.
Hal itu diungkap Ubedillah dalam podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang diunggah pada Selasa (7/4/2026) lalu.
Awalnya, Ubedillah menyinggung soal acara Halal Bihalal para pengamat, dimana dirinya merupakan inisiator dari pertemuan para pengamat tersebut.
Ia mengatakan dalam halal bihalal tersebut, para pengamat membicarakan isu publik secara rasional, saintifik, dan argumentatif.
Salah satu yang disorot dalam pertemuan tersebut, terkait sikap pemerintah dalam menghadapi gejolak global saat ini.
"Sehingga kemudian memunculkan pikiran-pikiran yang kritis. Misalnya bahwa pemerintah sebetulnya sudah pada situasi dimana pemerintah ini sudah tidak layak memimpin pemerintahan," katanya dikutip pada Minggu (12/4/2026).
