Indonesia dan Rusia memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis melalui penandatanganan Protokol Pertemuan ke-7 Working Group on Trade, Investment, and Industry (WGTII) RI-Rusia.
Penandatanganan yang berlangsung pada Kamis (9/4/2026) dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian RI Edi Prio Pambudi bersama dengan Deputi Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia, Vladimir Illichev.
Protokol ini menjadi dokumen yang memuat kesepakatan, perkembangan kerja sama, serta rencana tindak lanjut di berbagai sektor prioritas antara kedua negara. Selain itu, dokumen Protokol berfungsi sebagai acuan bersama dalam mengimplementasikan hasil-hasil pembahasan teknis sekaligus memastikan keberlanjutan dan efektivitas kerja sama bilateral.
Substansi protokol mencakup penguatan kerja sama di berbagai sektor strategis, antara lain perdagangan dan investasi, kerja sama bidang energi baru terbarukan, kerja sama sektor pertanian seperti perikanan, pupuk, dan minyak kelapa sawit, serta kerja sama bidang industri yang menjadi prioritas bersama seperti farmasi dan kesehatan, metalurgi, kimia, penerbangan, dan infrastruktur. Lebih lanjut, Indonesia dan Rusia juga mendorong kerja sama berkelanjutan di bidang logistik, kawasan ekonomi khusus, ekonomi kreatif, lingkungan hidup dan perubahan iklim, serta penguatan kerja sama antar daerah.
Baca Juga: Segera Temui Putin, Prabowo Coba Buka Opsi Beli Minyak Rusia
Deputi Edi menyampaikan bahwa momentum positif dari penandatanganan ini diharapkan dapat segera diterjemahkan ke dalam hasil yang konkret melalui penguatan kerja sama teknis, percepatan inisiatif yang sedang berjalan, serta pengembangan proyek-proyek prioritas yang implementatif.
“Melalui penandatanganan Protokol Pertemuan ke-7 WGTII RI-Rusia ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk melalui peningkatan akses pasar, investasi, serta pengembangan industri bernilai tambah,” pungkas Deputi Edi, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Minggu (12/4).
