Isu kesehatan mental anak kini semakin mendapat perhatian serius. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) mulai memprioritaskan langkah preventif, salah satunya melalui penyusunan buku saku edukatif untuk anak.
Upaya ini pun mendapat dukungan dari Lia Istifhama Anggota DPD RI Jawa Timur. Dia menilai pendekatan tersebut sebagai langkah strategis namun perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kami sangat mendukung inisiatif Kemenkes dalam menghadirkan buku edukasi bagi anak sebagai upaya pencegahan gangguan kesehatan. Namun, kolaborasi antar kementerian harus diperkuat agar hasilnya lebih komprehensif,” ujar Lia, Senin (13/4/2026).
Menurut Lia, keberhasilan program ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kemenkes dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar materi edukasi tidak hanya informatif, tetapi juga mampu merangsang kreativitas dan pola pikir anak.
“Buku tersebut sebaiknya tidak sekadar memberi informasi, tetapi juga menjadi sarana brainstorming agar anak mampu membangun mimpi yang logis dan terarah,” tambahnya.
Dalam kunjungannya ke klinik gangguan belajar di RS Menur Surabaya, Lia menemukan beragam persoalan yang dihadapi anak-anak saat ini. Mulai dari gangguan belajar hingga trauma akibat perundungan dan kekerasan seksual.
“Saya melihat langsung kondisi anak-anak dengan berbagai latar belakang. Ada yang punya cita-cita besar, tetapi ada juga yang mengalami trauma serius akibat perundungan dan pelecehan. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas dan tenaga medis, khususnya dalam layanan kesehatan mental anak. Menurutnya, pengembangan pusat layanan seperti child and adolescent health center perlu diperluas di berbagai daerah.
“Penguatan fasilitas dan tenaga medis sangat penting agar anak mendapatkan pendampingan yang optimal,” tegas Lia.
Salah satu hambatan utama dalam penanganan kesehatan mental adalah masih terbatasnya rumah sakit yang fokus pada layanan tersebut. Selain itu, stigma negatif di masyarakat membuat layanan kesehatan mental belum menjadi prioritas.
Di sisi lain, Lia mengungkapkan bahwa faktor keluarga memiliki peran besar dalam kondisi mental anak. Ia menyebut sekitar 24 hingga 46 persen masalah kesehatan jiwa anak dipengaruhi oleh pola asuh dan konflik keluarga.
Karena itu, ia mendorong keterlibatan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam upaya penanganan yang lebih menyeluruh.
“Pendekatan kolaboratif sangat penting, termasuk melibatkan sektor keluarga, agar kesehatan mental anak dapat ditangani secara menyeluruh,” jelasnya.
Lia menegaskan bahwa perhatian terhadap kesehatan mental anak merupakan investasi jangka panjang. Sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan keluarga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang sehat, baik secara fisik maupun mental.
“Anak-anak adalah masa depan bangsa. Menjaga kesehatan mental mereka sejak dini adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.(faz/ham)
