Pemprov Sultra Siapkan Bank Data Pejabat, Perkuat Sistem Meritokrasi

tvrinews.com
20 jam lalu
Cover Berita

Penulis: Salmon

TVRINews, Sulawesi Tenggara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan langkah strategis dalam penataan birokrasi dengan membentuk bank data kandidat pejabat. Kebijakan ini digagas untuk mempercepat pengisian jabatan sekaligus memperkuat sistem meritokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menyampaikan bahwa pembentukan bank data tersebut menjadi solusi atas kebutuhan pengisian jabatan eselon III dan IV yang lebih efektif, terarah, dan berbasis kompetensi.

Menurutnya, selama ini pengisian jabatan kerap dilakukan secara mendadak. Melalui skema baru ini, proses tersebut akan didasarkan pada hasil seleksi yang telah disiapkan sebelumnya.

"Kebijakan ini merupakan jawaban atas kebutuhan sistem pengisian jabatan yang lebih efektif dan berbasis kompetensi. Dengan bank data, pengisian jabatan tidak lagi mendadak," ujarnya dalam keterangan yang diterima tvrinews.com, Selasa, 14 April 2026.

Dalam mekanismenya, kandidat pejabat dibagi ke dalam dua kategori, yakni lolos dan lulus. Kandidat yang masuk kategori lolos akan langsung menempati jabatan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Sementara kandidat kategori lulus akan disimpan dalam bank data untuk mengisi posisi yang kosong di masa mendatang.

Selain aspek kompetensi, Pemprov Sultra juga mempertimbangkan kemauan bekerja sebagai salah satu indikator penting dalam penempatan aparatur. Tim seleksi disebut telah menjaring sejumlah kandidat yang dinilai memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan strategis tersebut.

Adapun pelantikan pejabat yang telah diumumkan sebelumnya direncanakan akan segera dilaksanakan setelah pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara diterbitkan.

Melalui penerapan skema bank data ini, Pemprov Sultra berharap proses pengisian jabatan menjadi lebih cepat dan efisien, tanpa mengabaikan kualitas sumber daya manusia aparatur, sekaligus memperkuat prinsip meritokrasi dalam tata kelola birokrasi daerah.

Editor: Redaksi TVRINews

Komentar
1000 Karakter tersisa
Kirim
Komentar

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Majelis Hakim PN Surakarta Putuskan Gugatan CLS Ijazah Jokowi Tidak Dapat Diterima
• 2 jam lalukompas.tv
thumb
Foto: BEM UI Desak Sidang Etik Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI
• 15 jam lalukumparan.com
thumb
Menkeu Diminta Perbaiki Komunikasi dengan Investor AS
• 18 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Polisi Ringkus 5 Pelaku yang Begal Petugas Damkar di Kawasan Gambir
• 13 jam lalukumparan.com
thumb
Warga Jepang Demo Pembangunan Masjid di Fujisawa, Ada Apa?
• 17 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.